Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Karantina Pejabat Dan Rakyat

Luhut Emosi

Selasa, 28 Desember 2021 08:58 WIB
Komandan PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Kemenko Marves)
Komandan PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Kemenko Marves)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komandan PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan emosi melihat ada pihak yang membentur-benturkan aturan karantina antara pejabat dan rakyat. Luhut memastikan, aturan yang dikeluarkan Pemerintah tidak asal-asalan atau pilih kasih. Aturan itu sesuai mekanisme universal dan berdasarkan masukan para pakar.

Saat ini, memang ada aturan karantina yang berbeda antara rakyat dan pejabat yang baru pulang dari luar negeri. Untuk rakyat, wajib karantina selama 10 hari di hotel yang direkomendasikan dengan biaya ditanggung sendiri. Sedangkan untuk pejabat, boleh karantina mandiri di rumah. Aturan ini pun menjadi pro kontra di masyarakat.

Baca juga : Luhut: Tolong, Pemerintah Jangan Diadu Dengan Rakyat

Luhut menegaskan, dispensasi karantina bagi pejabat memungkinkan. Alasannya, mekanisme bernegara harus tetap berjalan. Aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut bukan tanpa pertimbangan. Aturan ini sudah berdasarkan masukan dari berbagai pakar.

"Tidak ada yang kita ngarang sendiri. Adapun ada diskresi pada (pejabat) eselon 1 dan seterusnya itu diberikan berlaku universal, bukan hanya Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan. Tapi, tentu dengan pengawasan yang ketat," tegas Luhut, dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Baca juga : 2 Tahun Pacaran, Dua Lipa Dan Anwar Hadid Putus

Ia tidak ingin isu ini dijadikan ajang adu domba antara pejabat dan rakyat. Saking kesalnya, Luhut sampai menyindir mantan pejabat, meski tidak menunjuk langsung siapa orangnya.

"Jadi jangan dibentrokkan. Diadukan antara pejabat pemerintah, antara orang berada dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu," sindirnya.

Baca juga : Probable Omicron Banyak Di Perbatasan RI-Malaysia

Luhut menegaskan, Pemerintah tahu yang harus dilakukan dari pengalaman yang sudah ada. Dia lalu meminta masyarakat mengacu pada berita resmi yang dikeluarkan Pemerintah. "Catat saja, ambil saja berita resmi yang disampaikan pemerintah," pesannya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.