Optimalkan ASN Serap Anggaran, Kemendagri Pakai Strategi CETTAR

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan strategi realisasi penyerapan program secara Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (CETTAR).

Kata dia, keberhasilan strategi ini salah satunya dengan mengoptimalkan  peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi itu disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber pada webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Senin (10/1). 

Webinar tersebut bertajuk Peran Strategi ASN dalam rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR). Fatoni menjelaskan, ASN harus mengedepankan efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), kerja cepat, inovatif, menerapkan manajemen kerja, dan meningkatkan produktivitasnya.

Baca juga : Orang Tua Senang Anaknya Kembali Belajar Di Sekolah

Selain itu, kata Fatoni, ASN juga perlu memanfaatkan keberadaan teknologi informatika dalam memberikan pelayanannya kepada publik.

"ASN harus berperan aktif dalam pemanfaatan sistem IT untuk menjadikan kinerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas dalam praktiknya," kata Fatoni.

Fatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Tak hanya itu, Fatoni juga memaparkan sejumlah cara efektif untuk mengatasi permasalahan penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Baca juga : Anies Didorong Nyari Pembiayaan Alternatif

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang membuka webinar tersebut menyampaikan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik di provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah itu dilakukan salah satunya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota.

"Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan serta mendorong percepatan realisasi APBD di daerah," ungkap Emil.

Baca juga : Kemendagri Dan KPU Teken MoU Sinergitas

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jawa Timur Joko Agus Setyono memaparkan, strategi dan peran ASN dalam setiap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran.

Selain itu, Joko juga menjelaskan capaian total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 32,28 triliun dengan 29,47 persen atau Rp 9,51 triliun di antaranya merupakan belanja hibah.

"Total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, yakni Rp 32,28 Triliun, sementara itu belanja hibah sebesar 29,47 persen dari seluruh realisasi belanja," tuturnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.