Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ditetapkan Dalam UU Dan PP

Muhadjir Tegaskan Pemerintah Komit Perangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Rabu, 12 Januari 2022 21:13 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Dok. Kemenko PMK)
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: Dok. Kemenko PMK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kasus kekerasan (kejahatan) seksual terhadap anak sangat mempengaruhi pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas.

Berdasarkan data Profil Anak Indonesia 2020, diketahui jumlah anak di Indonesia sebanyak 84,4 juta jiwa. 41,1 juta anak perempuan dan 43,2 juta anak laki-laki dari total penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa.

Baca juga : Tingkatkan Ketahanan Pangan Dan Air Di Jateng, Pemerintah Genjot Pembangunan Bendungan Jragung

Muhadjir menyatakan, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan, termasuk kejahatan seksual, di manapun dia berada.

"Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk turunannya yang kuat, yang semuanya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari kejahatan seksual maupun kekerasan yang lain," ujar Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (12/1).

Baca juga : Stabilkan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Genjot Operasi Pasar

Dalam rapat tingkat menteri itu hadir Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wamenag Zainut Tauhid, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, Sekjen Kemendagri, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Irjen Kemendikbudristek, Sekjen Kemenkes.

Hadir pula Dirjen Kemensos, Perwakilan Kemenkominfo, Perwakilan Kejaksaan Agung, Perwakilan KSP, perwakilan LPSK.

Baca juga : Presiden Minta RUU Kekerasan Seksual Segera Disahkan

Beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk memerangi dan mencegah kekerasan seksual, yaitu UU No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya yaitu UU No.17 Tahun 2016 sampai tingkat PP, Perpres, dan Permen.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.