BSSN & Kemenkeu Perpanjang Kerja Sama Dukung Layanan SPBE

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (18/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BSSN Letjen TNI Purn Hinsa Siburian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta pejabat di Lingkungan BSSN dan Kemenkeu.

Kerja sama BSSN dan Kemenkeu meliputi penyediaan infrastruktur Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan Kemenkeu, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

Baca juga : Terbang Ke Saudi, Menag Pastikan Layanan Jemaah Haji Siap

Pada kesempatan tersebut, Hinsa Siburian mengatakan, total layanan sertifikat elektronik telah mencapai 800 ribu per hari dan negara telah melakukan penghematan kurang lebih Rp 1,5 triliun. 

"Ke depan akan terus meningkat seiring penambahan jumlah pengguna sertifikat elektronik yang saat ini masih terbatas pada lingkup instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan Universitas," kata Hinsa dalam keterangannya, Rabu (18/5).

Untuk mendukung terwujudnya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indonesia, BSSN menyelenggarakan layanan sertifikat elektronik (Certification Authority) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Baca juga : Rumakeik Bangga Bersama Maung Bandung

Layanan Sertifikasi Elektronik merupakan mekanisme pelindungan untuk memberikan jaminan keamanan informasi. Di antaranya terdiri dari Layanan Tanda Tangan Elektronik dan Autentikasi Situs Web.

Layanan Sertifikasi Elektronik yang dilakukan BSSN telah mengintegrasikan sekitar 681 sistem dengan jumlah rata-rata Sertifikat Elektronik yang diterbitkan sekitar 4 ribu per bulan.

Hingga saat ini, BSSN telah melaksanakan MoU dan PKS terkait pemanfaatan sertifikat elektronik sebanyak 429 instansi dengan Jumlah Hit Transaksi Tanda Tangan Elektronik sebanyak 66.032.272 per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021.

Baca juga : Keluarga Toraja Di Kaltim Dukung Pembangunan IKN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, kerja sama dengan BSSN ini merupakan bagian dari upaya untuk terus menjaga keuangan negara terutama dalam hal keamanan infrastruktur digital, sistem digital, dan keandalan sistem.

Kementerian Keuangan juga ingin meningkatkan kolaborasi dalam rangka mengawal Indonesia pada kegiatan G20 yang salah satu topiknya adalah tentang digital financial inclusion serta keamanan sistem pada saat migrasi ke Ibu Kota Negara. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.