Menteri Basuki Soroti Tata Kelola Organisasi Di Ditjen Perumahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memprioritaskan kepenghunian hasil pembangunan rumah yang dibangun dengan dana APBN bagi masyarakat kecil. 

"Semua pekerjaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan harus bisa segera dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Kamis (19/5).

Basuki mengatakan, masyarakat yang belum memiliki hunian bisa memanfaatkan hasil pembangunan perumahan, seperti hunian vertikal, rumah susun sewa maupun rumah khusus yang dibangun di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga : Lestari Imbau Pemerintah Benahi Tata Kelola Penanggulangan Penyakit Langka

Menteri dua periode ini berharap, rapat koordinasi Ditjen Perumahan ini dapat meningkatkan kinerja serta tata kelola organisasi yang lebih baik, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan. 

Selain itu, para peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut juga dapat meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah.

"Saya harap pemanfaatan produk-produk terkait perumahan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa lebih ditingkatkan. Pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah diharapkan bisa menjaga kualitas bangunan dengan baik," terangnya.

Baca juga : Jerman-Indonesia Pererat Kolaborasi Atasi Masalah Perubahan Iklim

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menerangkan, setidaknya ada empat tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan TA 2022. Pertama adalah konsolidasi percepatan progres pelaksanaan pembangunan perumahan. Kedua adalah peningkatan afau perbaikan tata kelola dan kualitas pembangunan perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan.

“Tujuan ketiga adalah untuk persiapan penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 mendatang serta ke empat adalah untuk persiapan Mid-Term Reviu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022," katanya.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di 19 provinsi serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 

Baca juga : Perangi Stunting, Menteri Bintang Dorong Kerja Sama Semua Pihak

“Kami berharap ke depan kinerja pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa lebih ditingkatkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tinggal di hunian yang layak huni,"ujarnya.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.