Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Cegah Perkembangan Paham Radikalisme, IPDN Undang Yenny Wahid

Rabu, 22 Juni 2022 18:43 WIB
Rektor IPDN Hadi Prabowo dan Yenny Wahid. (Foto: Humas IPDN)
Rektor IPDN Hadi Prabowo dan Yenny Wahid. (Foto: Humas IPDN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar stadium general terkait radikalisme di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (22/6).

Tujuan stadium general ini untuk mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan lembaga. Selain itu, untuk memberikan pengetahuan terkait upaya antisipasi dan strategi mengatasi gerakan radikalisme dan intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Acara yang digelar secara daring dan luring ini menghadirkan empat narasumber. Mereka adalah Direktur The Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal Yenny Wahid dan Plh Kasubdit Kontranaratif Ditcegah Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana. 

Lalu, Tenaga Ahli Pencegahan Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme Mabes Polri Islah Bahrawi dan pengamat terorisme Sofyan Sauri.

Acara ini diikuti seluruh praja, mahasiswa pasca sarjana, keprofesian dan civitas akademika yang berada di IPDN kampus daerah.

Baca juga : Dubes Jepang Serahkan Penghargaan Untuk Yenny Wahid

Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, acara ini dilaksanakan untuk memproteksi diri para praja serta memberikan pengetahuan perbedaan radikalisme dan intoleransi serta bagaimana upaya-upaya mengantisipasinya.

"Ketidaktahuan para praja kepada beberapa tokoh yang disinyalir menganut paham-paham tertentu, menjadi introspeksi kami khususnya bagian yang mengendalikan mahasiswa/praja untuk lebih berhati-hati. Saya pastikan sekali lagi bahwa IPDN steril dari paham-paham radikalisme," papar Hadi Prabowo, saat memberikan sambutan.

Dia berharap, stadium general dengan menghadirkan narasumber yang kompeten mampu memperluas pemahaman praja terkait hal tersebut. "Semoga setelah ini, praja tahu mana yang benar-benar harus dijauhi dan mana yang harus dibela," ujarnya.

Hadi juga kembali menegaskan, IPDN adalah pendidikan kepamongprajaan yang dilandasi oleh jiwa Pancasila, cinta NKRI dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaaan serta mampu menghadapi radikalisme dan selalu menjaga kerukunan. Ia memastikan, IPDN tidak mengikuti atau mengajarkan aliran atau paham yang radikal.

"Di IPDN tidak benar ada pengajian yang beraliran wahabi atau paham-paham menyimpang lainnya. Kalau sudah lulus jadi ASN itu bukan tanggung jawab IPDN lagi karena mereka akan menghadapi kompleksitas dan tekanan kehidupan yang berlainan," tegas Hadi.

Baca juga : BNPT Latih Santri Perkuat Pencegahan Radikalisme Melalui Dunia Maya

Pada kesempatan ini, Yenny Wahid menyampaikan perbedaan terkait radikalisme dan intoleransi. Menurutnya intoleransi dan radikalisme berbeda definisinya.

Intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan menghambat atau menentang hak-hak kewarganegaraan yang dijamin konstitusi. Intoleransi ini bisa terjadi terhadap orang yang berbeda agama, maupun satu agama.

Sedangkan radikalisme, adalah partisipasi atau kesediaan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan kekerasan atas nama agama, etnis, maupun politik. Menurutnya, radikalisme tidak hanya berkaitan dengan agama apalagi dengan satu agama tertentu.

"Radikalisme bisa dilakukan oleh siapa saja, dari agama apa saja, dari kelompok politik mana saja, asal dia bersedia untuk berpartisipasi dengan menggunakan kekerasan dalam mewujudkan agenda-agendanya," ujarnya.

Yenny Wahid juga mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Rektor IPDN dengan segera melakukan penyisiran ketika ditengarai ada unsur-unsur yang berusaha masuk ke IPDN.

Baca juga : Cegah Radikalisme, Kepala BNPT: Kuatkan Sinergi Dan Libatkan Masyarakat Luas

"IPDN adalah tonggaknya Indonesia, sebab nanti praja IPDN yang akan menjalankan negara kita. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," tutur Yenny.

Senada dengan yang disampaikan oleh Yenny, AKBP Mayndra menjelaskan, radikalisme adalah pikiran atau gagasan untuk mengganti ideologi yang sudah berdaulat.

Jadi untuk menghindarinya, semua pihak harus sepakat bahwa Pancasila sebagai satu-satunya falsafah yang harus dijunjung tinggi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.