Gus Halim: Data Desa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan, data desa adalah solusi utama percepatan pembangunan desa.

Dengan data desa berbasis SDGs desa, segala program pemerintah untuk percepatan pembangunan desa akan lebih mudah terlaksana dan tepat sasaran.

"Data desa berbasis SDGs desa inilah yang akan menjadi dasar berbagai rencana aksi percepatan pembangunan di desa. Karena data tersebut adalah cerminan lapangan kondisi faktual desa kita," tegas Abdul Halim Iskandar.

Hal itu disampaikan Gus Halim, sapaan akrabnya, saat membawakan Kuliah Umum di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dengan tema "Mengawal Dana Desa untuk Pencapaian SDGs Desa", di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu (22/6).

Baca juga : Perpusnas Dukung Pengembangan Literasi Di Desa

Menurut Gus Halim, wilayah dan penduduk Indonesia telah didominasi oleh pemerintahan desa dan penduduk desa. Sebagai wilayah pemerintahan terendah, pemerintah desa menjadi komponen pemerintahan yang memiliki intensitas tinggi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Pasti pemerintah desa lebih mengerti kondisi aktual yang terjadi di daerahnya. Misal kalau kita berbicara kemiskinan di Jakarta itu cenderung imajinatif. Tapi, kalau kita berbicara kemiskinan di desa kita akan tahu dimana letaknya, siapa saja orangnya," tuturnya.

Gus Halim juga memaparkan, jumlah penduduk desa yang sangat tinggi. Setidaknya, terdapat 71 persen dari jumlah populasi penduduk di Indonesia berdomisili di desa. Sedangkan sisanya, berada di kelurahan.

Kondisi ini selaras dengan misi pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dari desa.

Baca juga : Di G20, Dubes Heri Soroti Kesenjangan Penanganan Covid Di Negara Maju

Tingginya populasi di desa, menurutnya menjadi modal yang menjanjikan untuk melakukan percepatan pembangunan dari desa.

"Bahwa membangun Indonesia dari pinggiran adalah langkah yang tepat dan efektif. Karena 79 persen penduduk Indonesia ada di desa. Dengan data SDGs, segala program untuk desa yang dibuat oleh pemerintah akan mudah terlaksana," tutur menteri jebolan program studi Filsafat dan Sosiologi Pendidikan IKIP Yogyakarta itu.

Gus Halim juga menjelaskan undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menciptakan paradigma baru yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas.

Dengan paradigma ini, keberadaan desa diakui dan diberikan wewenang seluas- luasnya untuk menjalankan tata pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan musyawarah desa. Menurutnya, Undang-undang Desa dan SDGs Desa menjadi roadmap pembangunan desa.

Baca juga : Tinjau Operasi Katarak Gratis, Puan Dorong Percepatan Penanggulangan Kebutaan

"Undang-undang Desa memperkuat peran desa sebagai subyek pembangunan dan SDGs Desa mentransformasi keputusan-keputusan pembangunan desa, dari semula berbasis kekuasaan dan keinginan, menjadi berbasis kebutuhan, masalah dan potensi sesuai data desa sendiri," terang Gus Halim.

Dia kemudian mengakhiri pemaparannya dengan pernyataan tegas, bahwa dana desa harus dirasakan kehadirannya untuk warga desa, khususnya golongan terbawah.

Oleh karena itu, ia menilai penguatan data SDGs Desa dapat menghasilkan pemanfaatan dana desa yang transparan dan tepat sasaran.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.