Dewan Pers

Dark/Light Mode

PLN & Kementerian ATR/BPN Mantapkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jumat, 17 Juni 2022 10:46 WIB
Foto: Istimewa)
Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terus berkoordinasi dengan stakeholder, salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Executive Vice President (EVP) Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PLN Ratnasari Sjamsuddin mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan positif dari seluruh stakeholder.

Untuk itu, PLN bersama Kementerian ATR/BPN menggelar rapat sinkronisasi tata ruang rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, agar tercipta sinergi positif dari kedua instansi. Khususnya, terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Kami menggelar rapat ini agar terjalin sinkronisasi atas rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di pulau Jawa," ujar Ratnasari dalam keterangannya, Jumat (17/6).

Berita Terkait : KSP Yakin, Kehadiran Wetipo Sebagai Wamendagri Percepat Pembangunan Papua

Ia menilai, koordinasi antara kedua instansi ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah.

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di mana salah satunya adalah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang berfungsi untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Serta, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

 

"Kami harap beberapa proyek yang sangat penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah juga dapat terus didukung," katanya.

Rapat berlangsung di Bali pada Selasa (14/6) ini dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Direktur Sinkronisasi Penataan Ruang Eko Budi Kurniawan, Staf ahli Menteri ATR Dwi Haryawan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) Octavianus Padudung.

Berita Terkait : Sinergi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Hadir pula, General Manager PLN UIP JBT (Pembangunan Jawa Bagian Tengah) Djarot Hutabri, General Manager PLN UIP Jawa Bagian Timur dan Bali Muhammad Ramadhansyah. Beserta jajaran manajemen dari PLN maupun perwakilan dari kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota setempat, dan dinas terkait lainnya.

Genenral Manager UIP JBB Octavianus Padudung juga memanfaatkan event ini untuk menyampaikan beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Saat ini, terdapat empat proyek di PLN UIP JBB yang telah mendapatkan kajian KKPR dari Kementerian ATR/BPN, yaitu SUTET 500 kV Muara Tawar – Bekasi, SUTET 500 kV Duri Kosambi – Muara Karang, SUTET 500 kV Tanjung Priok – Muara Tawar, dan GIS 150 kV Jatiwaringin. Begitu juga dengan beberapa proyek PLN UIP JBB lainnya yang telah diajukan KKPR juga dapat segera diterbitkan KKPR-nya.

“Kami berharap, keempat proyek ini dan beberapa proyek kami lainnya yang sangat strategis juga dapat dibantu agar dapat segera terbit KKPR-nya," harap Octavianus.

Berita Terkait : HMI Kukar Harap Pembangunan IKN Pakai Tenaga Kerja Lokal

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki mengapreasiasi, helatan rapat ini karena bisa menjadi media koordinasi dan komunikasi yang baik terkait rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di PLN.

Menurut Kamarzuki, pihaknya akan mendukung PSN yang dilaksanakan PLN.

Selain itu, pihaknya juga memiliki hasil kajian terhadap beberapa permohonan KKPR yang telah diajukan PLN. "Permohonan KKPR itu sebagian telah dikaji dan dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan," ujar Marzuki. ■