Dewan Pers

Dark/Light Mode

Rajin Blusukan, Menteri Hadi: Penyelesaian Konflik Lahan Tak Boleh Rugikan Rakyat

Kamis, 23 Juni 2022 22:58 WIB
Menteri ATR/BPN,Hadi Tjahjanto
Menteri ATR/BPN,Hadi Tjahjanto

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak dilantik Jokowi, Hadi Tjahjanto rajin blusukan ke daerah untuk mengecek dan menyelesaikan sejumlah konflik lahan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi memastikan penyelesaian konflik lahan yang terjadi dilakukan dengan semangat reforma agrarian dan tidak boleh merugikan masyarakat.
 
Hal itu dikatakan Hadi saat melakukan kunjungan kerja di Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (22/6). Kunker difokuskan untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Pemalang. 

Pada kesempatan ini, Hadi mendengarkan laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Gusmanto. Kemudian, dilakukan diskusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat terkait permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut, khususnya lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Sikasur di Desa Sodong Basari. 

Berita Terkait : Rajin Blusukan, Puan Makin Dekat Dengan Rakyat

Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, masa berlaku HGU yang dimiliki perusahaan tersebut, telah habis sejak 2017 lalu. Saat itu, perselisihan terjadi antara dua kelompok masyarakat yang menginginkan tanah tersebut diredistribusi, yaitu Kelompok Tani Bakti Mandiri sebagai penggarap lahan dan masyarakat desa. 

"Tanah yang dikelola oleh PT Kencana Sikasur itu sudah telantar, dan kita berhak untuk mencabut usaha atau HGU-nya, dan tanah itu menjadi tanah negara. Sesuai dengan apa yang saat ini sudah kita laksanakan dalam reforma agraria, maka 20 persen tentu akan kita redistribusi ke masyarakat. Namun, pada permasalahan ini akan kita redistribusi kepada masyarakat, terutama pada dua kelompok yang saat ini sudah berselisih," ujar Hadi dalam keterangannya, Kamis (23/6) 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut,  Jenderal dari TNI AU ini akan mengumpulkan kedua belah pihak dan meminta data petani untuk dilakukan validasi data serta verifikasi, sesuai dengan persyaratan subjek Reforma Agraria yang berlaku. Hal ini bertujuan menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam redistribusi lahan. 

Berita Terkait : Mendagri Soroti Penyelesaian Persoalan Batas Negara

"Masing-masing individu ini akan dibagi dengan adil. Saya kira ini akan menjadi suatu keputusan yang tepat untuk kedua pihak ini," terangnya. 

"Tanah negara ini akan kita redistribusi kepada masyarakat sesuai dengan semangat reforma agraria, di mana akan memberikan tanah yang bersertipikat dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat penerima manfaat tadi bisa melaksanakan hidupnya secara ekonomi dengan baik," ujar Menteri ATR. 

Usai berdiskusi, Hadi bergerak menuju lokasi tersebut guna mendengar aspirasi masyarakat dan berdialog secara langsung dengan kedua belah pihak. Ia ingin memastikan bahwa petani tidak akan kehilangan lahan garapan, sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. 

Berita Terkait : Gandeng BPKP, Bank Mandiri Layani Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Digital

"Kita semua sudah memilih jalan terbaik dan harap bersabar. Mudah-mudahan segera mendapatkan apa yang menjadi harapan masyarakat, bisa melaksanakan aktivitas di tanah ini dengan damai dan tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga kita," tutur Hadi. ■