Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Puan: Optimalkan Penyerapan Anggaran PEN Demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 25 Mei 2022 13:10 WIB
Ketua DPR Puan Maharani/IG
Ketua DPR Puan Maharani/IG

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar Pemerintah mengoptimalkan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penyerapan anggaran PEN yang masih rendah akan menghambat roda perekonomian nasional.

“Kami mengingatkan Pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran program PEN agar roda perekonomian tetap bergerak, demi kesejahteraan rakyat,” kata Puan, Rabu (25/5).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, pihaknya selalu mendukung program PEN yang dijalankan Pemerintah, salah satunya melalui fungsi penganggaran. 

Untuk itu, Puan meminta kepada setiap Kementerian/Lembaga untuk merealisasikan program-program kerjanya, sehingga dana PEN bisa segera terserap.

“Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, DPR meminta Pemerintah terus fokus dalam merealisasikan program-program PEN yang berdampak langsung pada masyarakat,” ucapnya.

Baca juga : Garudafood Raih Penghargaan Penerapan SMK3 Dan Penghargaan Kecelakaan Nihil

Puan menilai, penyerapan anggaran PEN Tahun 2022 yang baru mencapai 17,73 persen atau Rp 80,79 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 455,62 triliun per 13 Mei 2022 masih cukup rendah.

“Kita harus belajar dari tahun lalu, realisasi anggaran program PEN tahun 2021 tidak mencapai 100 persen. Harus ada perbaikan supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal,” tegas Puan.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu pun menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42 persen atau Rp 15,2 triliun dari alokasi Rp 122,5 triliun. 

Secara khusus, Puan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan, terutama terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).

“Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19 harus benar-benar diperhatikan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraannya,” ucap cucu Proklamator Bung Karno tersebut.

Baca juga : Perkuat Solidaritas, MPR-ICMI Akan Selenggarakan Silaturahmi Kebangsaan

“Jangan sampai mereka yang telah berjuang dan mempertaruhkan nyawanya demi kesehatan masyarakat malah belum memperoleh haknya,” tambah Puan.

Puan mengimbau Pemerintah Pusat terus mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyalurkan insentif para tenaga kesehatan agar sesuai sasaran. Kemudian juga dalam hal pembayaran klaim, penanganan Covid-19 melalui dana desa, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan.

“Kami juga berharap realisasi anggaran perlindungan sosial bisa semakin dioptimalkan. Apalagi semester I-2022 hampir berakhir. Pemerintah harus menggenjot program bantuan sosial, PKH, BLT, dan program perlindungan sosial lainnya,” terang Puan.

Berdasarkan data per medio Mei 2022, anggaran perlindungan sosial baru terserap 33 persen atau Rp 51,09 triliun dari total Rp 154,7 triliun. Puan menyayangkan hal tersebut.

Padahal, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta penanganan kemiskinan ekstrem. 

Baca juga : Pastikan Bebas Dari PMK, Mentan Tinjau Peternakan Sapi Di Banten

“Kami minta ada percepatan merealisasikan program-program bantuan kepada rakyat,” ujarnya.

Puan juga menyoroti penyerapan anggaran pada penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp 14,48 triliun atau 8,1 persen dari pagu Rp 178,32 triliun. Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan.

“Kami mendorong agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu bisa cepat cair untuk membantu pekerja yang membutuhkan,” tutur Puan.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran PEN, Pemerintah Pusat pun didorong untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berkala.

Selain itu, harus ada pendampingan pada pelaksanaan program PEN yang ada di kementerian/lembaga, mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.