Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tersangka Dalang Pembunuhan Brigadir J

Sambo Diancam Hukuman Mati

Rabu, 10 Agustus 2022 07:59 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers kasus kematian Brigadir J. (Foto: Putu/RM)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers kasus kematian Brigadir J. (Foto: Putu/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rasa penasaran publik dalam kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J akhirnya terjawab. Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Diduga sebagai dalang kasus tersebut, mantan Kadiv Propam Polri ini diancam hukuman mati.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, peristiwa tewasnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam, di Duren Tiga, Jakarta Selatan, 8 Juli itu, bukan kasus tembak-menembak, melainkan kasus penembakan. Brigadir J ditembak Bharada E, atas perintah Sambo.

Dari temuan penyidik, sesaat setelah Bharada E menembak Brigadir J, Sambo menembakan senjata milik Brigadir J ke dinding beberapa kali, lalu membuat skenario seolah terjadi tembak-menembak. Atas temuan itu, penyidik Timsus bentukan Kapolri menetapkan Sambo sebagai tersangka.

"Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan Timsus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka," ujar Kapolri, dalam konferensi pers, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, tadi malam.

Sambo dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana juncto Pasal 338 joncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Secara garis besar, kasus ini sudah terungkap. Siapa tersangkanya dan apa perannya masing-masing. Yang belum terungkap adalah motifnya. Kapolri mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi. Ia berjanji akan segera mengungkapkan.

Berita Terkait : #SaveBharadaE Trending Topic

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kerja Kapolri yang serius mengusut dan membuka kasus pembunuhan Brigadir J secara terang benderang. Menurut dia, keseriusan Kapolri menyelesaikan kasus ini bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri.

Eks Ketua MK ini mengatakan, kasus yang menjerat Sambo ini kemungkinan masih akan berlanjut ke pasal lain, seperti pasal menghalangi proses penegakan hukum dan menghilangkan barang bukti. Namun, yang terpenting kasus pokoknya sudah terungkap. Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

Mahfud berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga dilimpahkan ke Kejaksaan dan masuk ke Pengadilan. Ia berharap, kejaksaan mampu membuat konstruksi hukumnya dengan membuat dakwaan dan tuntutan hukum yang setimpal.

"Kami mendorong agar Kejaksaan punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini," kata Mahfud, saat memberikan keterangan pers, di kantornya, tadi malam.

 

Soal motif kasus ini, Mahfud bilang sebaiknya publik menunggu hasil dari pemeriksaan penyidik. "Kita tunggu hasilnya, biar nanti dikonstruksi. Mungkin (motifnya) sensitif. Hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa," ungkapnya.

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, ikut menyampaikan apresiasi atas kerja Kapolri. Kata dia, kasus kematian anaknya kini sudah terang benderang. Dia sejak awal sudah curiga ada yang tak beres dengan kematian Brigadir J. Soalnya, saat membuka peti jenazah, ia melihat banyak luka di wajah, dada, serta geraham yang sudah bergeser. "Ini bukan ditembak lagi, tapi ini sudah dianiaya," kata Samuel, usai menonton siaran langsung siaran pers Kapolri, tadi malam.

Berita Terkait : Soal Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Ini Kata Polri

Ia berharap, Sambo dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya. Terakhir, ia minta istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, agar jangan ngumpet.

"Tampilah ke permukaan, janganlah lagi menyembunyikan diri. Jujurlah terhadap penyidik, kita keluarga besar menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan tim lawyer, kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya," katanya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ikut mengapresiasi kerja Kapolri atas langkah penegakan hukum dan etik terhadap sejumlah perwira Polri, termasuk menetapkan Sambo sebagai tersangka. Menurut dia, langkah Kapolri telah memenuhi harapan publik dan keluarga korban. Sebab, kasus tersebut menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Meski begitu, penetapan Sambo sebagai tersangka bukan akhir dari kasus ini. Masih ada proses hukum yang panjang yang harus dilalui yaitu dalam pengadilan nanti.  "Kami akan terus mengawalnya," kata Arsul, tadi malam.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar melihat, kasus ini masih panjang. Untuk tahap awal, Sambo ditetapkan sebagai tersangka Pasal 338 subsider Pasal 340 KUHP yaitu pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Ancaman hukuman Pasal 338 adalah penjara paling lama 15 tahun. Sementara ancaman Pasal 340 ialah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara.

Menurut Abdul Fickar, ke depan, mungkin saja Sambo dikenakan pasal lain seperti Pasal 221 KUHP. Pasal 221 KUHP adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Berita Terkait : Bharada E Tuangkan Pengakuan Lewat Tulisan

Apakah mungkin Sambo didakwa hukuman maksimal? Menurut dia, sangat mungkin. Sebab, perbuatan yang dilakukan banyak alasan pemberatnya. Kata Fickar, salah satunya adalah jabatan terakhir Sambo sebagai Kadiv Propam Polri. "Sebagai pejabat negara saja, itu alasan pemberat yang paling memberatkan. Karena itu, tidak mustahil akan dijatuhi hukuman yang maksimal," ulasnya saat dihubungi, tadi malam.

Pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati ikut menyambut positif hasil kinerja Tim Khusus Polri dalam mengusut pembunuhan Brigadir J. Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, mendorong Polri agar menerapkan tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap para pelaku pembunuhan Brigadir J.

“Pelaku mestinya diadili dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Antara lain karena hak hidup dijamin, tidak hanya peraturan perundangan nasional, tetapi juga oleh UN Declaration on Human Rights,” jelas mantan anggota Komisi I DPR ini.

Meskipun demikian, kata Nuning, masyarakat juga harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Kita percayakan dulu Tim yang dibentuk Polri, Komnas HAM, Kompolnas,” ucapnya.■