Menteri ATR Janji Selesaikan Konflik Lahan Di Aceh

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus pada penyelesaian permasalahan pertanahan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Aceh. 

Melalui pendekatan reforma agraria, Kementerian ATR mendorong resolusi penyelesaian masalah pertanahan demi meningkatkan perekonomian hingga mencapai kemakmuran masyarakat Aceh.

Hal itu dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/8). 

Pada pertemuan ini, orang dekat Presiden Jokowi ini berharap ekonomi di Provinsi Aceh dapat semakin tumbuh dengan adanya penyelesaian masalah pertanahan dan perjanjian Helsinki.

Baca juga : Di G20, Menteri Aly Bahas Pendidikan Dan Ekonomi Global

“Aceh harus segera bangkit. Karena Provinsi Aceh memiliki potensi yang luar biasa. Saya yakin dengan semangat Plt. Gubernur Aceh ini siap untuk mendukung,” ujar Menteri ATR dalam keterangannya, Kamis (1/9).

Dalam pertemuan tersebut, jenderal bintang empat ini menyampaikan, Kementerian ATR akan menargetkan, redistribusi tanah bagi 3.000 jiwa eks kombatan, tahanan politik/narapidana politik (Tapol/Napol) dan masyarakat terdampak konflik di Aceh. 

“Kita berikan program reforma agraria. Selain berikan redistribusi tanah, kita juga melakukan pendampingan. Ini supaya masyarakat Aceh bisa merasakan kegiatan perekonomian,” ujarnya. 

Lebih lanjut Hadi menuturkan, Pemerintah melalui beberapa kementerian/lembaga (K/L) juga fokus pada upaya pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh. 

Baca juga : Menjaga Kelestarian KPHP Limau Sarolangun Jambi

“Seperti kemarin Pj Gubernur Aceh sudah menghadap Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves, red) terkait pengembangan ekonomi, semua concern di Aceh,” imbuhnya.

Menteri ATR mengaku, sudah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sebanyak dua kali saat rapat bersama Presiden Joko Widodo. Hal ini guna mempercepat penyediaan lahan seluas 6.000 hektare yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. 

“Apabila ke depan ditemukan kendala atau hambatan, kami akan lapor. Tapi ketika saya bicara dengan beberapa tokoh terkait permasalahan regulasi ini, itu bisa diselesaikan. Tentunya supaya Aceh terus berkembang,” harapnya. 

Pada kesempatan sama, Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar juga mengutarakan bahwa terdapat salah satu butir perjanjian Helsinki, yakni penyediaan lahan bagi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Baca juga : Wapres Sampaikan Tiga Arahan Di KTT SAI20

Ia berharap, lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  “Orang-orang eks kombatan ini kan minim kemampuan, itu nanti bersama kita pikirkan bagaimana,” sebutnya.

Selain itu, Wali Nanggroe Aceh juga berharap, akan ada program-program yang bermanfaat bagi para masyarakat Aceh serta memiliki keberlangsungan yang berkelanjutan. 

“Saya rasa di sini nanti bersama-sama bagaimana caranya kita senantiasa kontrol dan beri nasihat kepada mereka itu terkait ini,” tuturnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.