Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

KSP: Negara Hadir Tangani Konflik Di Maluku Tengah

Jumat, 26 Agustus 2022 11:05 WIB
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan bersama Tenaga Ahli KSP melakukan kunjungan lapangan di kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah. (Foto: KSP)
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan bersama Tenaga Ahli KSP melakukan kunjungan lapangan di kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah. (Foto: KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah provinsi Maluku, melakukan rapat koordinasi tingkat daerah, terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah, Jum’at (26/8). 

Rakor dipimpin oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, dan perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

“Sesuai arahan Kepala Staf Kepresidenan bapak Moeldoko, penanganan konflik sosial di Haruku tidak bisa ditunda-tunda karena merupakan persoalan kemanusiaan. Seiring upaya rekonsiliasi antar pihak terus berproses, pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi,” kata Abetnego saat membuka rakor. 

Di hadapan peserta rakor, Abetnego mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat melalui Kemensos dan BNPB yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial pemerintah daerah, telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban terdampak. Perencanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi juga  melibatkan KemenPUPR, ATR/BPN, Kementan, Kemenkes, dan Kemendikbud.

Baca juga : Upaya Jokowi Kembangkan Sorgum Kudu Didukung

“Bantuan sosial diarahkan kepada para pengungsi Kariuw, dan juga ada santunan ahli waris bagi warga Pelauw. Ini salah satu upaya negara dalam memastikan hak-hak dasar warga Indonesia tetap terpenuhi,” kata Abetnego. 

Untuk memaksimalkan bantuan sosial, ujar Abetnego, dibutuhkan atensi penuh dari para pihak di tingkat Desa/Negeri maupun Kabupaten, terutama terkait pada akurasi dan kelengkapan data. 

“Berapa jiwa, berapa Kepala Keluarga ini datanya harus jelas. Sebab kalau tidak ada data yang akurat, sulit bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan, terutama untuk dukungan pembangunan rumah ataupun kebun warga yang rusak,” terangnya. 

Dalam kaitan dengan upaya rekonsiliasi konflik, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno mengatakan, bahwa pemerintah daerah telah memfasilitasi proses diskusi dan komunikasi untuk percepatan rekonsiliasi antara warga Kariuw dengan Pelauw. Menurutnya, keputusan skenario rekonsiliasi harus mempertimbangkan aspirasi kedua belah pihak yang berseteru.

Baca juga : PSI Benarkan Giring Akan Temui Airlangga Malam Ini

“Untuk memastikan rekonsiliasi bisa permanen maka pemerintah daerah mengharapkan ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Hak-hak dasar warga negara juga harus dipastikan terjamin,” tuturnya. 

Selain soal penyaluran bantuan sosial dan upaya rekonsiliasi, pengamanan pasca pasca konflik di Pulau Haruku juga terus dilakukan. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura telah menempatkan pos-pos pengamanan di lokasi yang dinilai menjadi titik-titik rawak konflik susulan.

“Polda Maluku telah menjalankan Gelar Operasi Aman Nusa sejak awal terjadi konflik hingga saat ini. Proses penyelidikan empat laporan polisi yang berkaitan dengan konflik juga terus berlanjut dan diusut hingga tuntas,” papar Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif. 

Sementara, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, TNI juga telah menempatkan tim tim di Pulau Haruku untuk memastikan keamanan dan mempercepat perdamaian antara Kariuw dan Pelauw. Jika sudah ada rekonsiliasi, TNI akan mengerahkan potensi Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk proses rehabilitasi.

Baca juga : Niko Hadirkan Kokana Black Series di MasterChef Indonesia 3

Selain melakukan rapat koordinasi, tim Kantor Staf Presiden juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi konflik, yakni negeri Kariuw dan Pelauw. Tak hanya itu, kunjungan lapangan kemudian juga dilanjutkan dengan mendatangi negeri Aboru, yang menjadi lokasi pengungsian bagi 739 warga Kariuw. 

Dari pantauan tim Kantor Staf Presiden, ratusan pengungsi tersebut tinggal di hunian sementara yang di bangun dari kayu dan terpal. Selain itu, juga didirikan tenda-tenda untuk sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi. 

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.