Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pengalihan Subsidi BBM

Keadilan Ekonomi Dinikmati Bersama

Rabu, 7 September 2022 07:10 WIB
Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Ist)
Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus bekerja keras memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mitigasi risiko pelemahan daya beli masyarakat menyusul penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Selain bantuan sosial yang memang sudah ada sebelumnya dalam APBN 2022, September ini Pemerintah telah menambah dana bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun, khusus sebagai mitigasi pengurangan subsidi BBM. 

Menteri Sosial, Tris Rismaharini menegaskan, jajarannya sudah memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setidaknya sebulan sekali agar benar-benar akurat. Tidak boleh ada nama orang mampu dalam DTKS, juga tidak boleh ada nama orang yang telah meninggal.

"Di undang-undang itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan pembaruan dan validasi DTKS setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru," jelas Risma, dalam siaran persnya, kemarin.

Pembaharuan DTKS, lanjut Mensos, dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu “Usul dan Sanggah” pada aplikasi “Cek Bansos”. Semua data itu kemudian diverifikasi agar benar-benar valid. “Kemensos menerjunkan sekitar 70 ribu personil pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan,” kata Risma.

Berita Terkait : Jaga Ketahanan Energi Ya Biar Tak Seperti Sri Lanka

Risma meyakinkan penyaluran bansos berupa BLT (bantuan langsung tunai) akan tepat waktu dan tepat sasaran karena per 3 September lalu dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 18 juta sudah terverifikasi. “PT Pos Indonesia sedang menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM itu. Sementara sisanya sedang dalam proses pemutakhiran DTKS, dan Insya Allah akan selesai segera,” tutur Risma.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tambahan bantalan sosial sebesar 24,17 triliun diharapkan bisa membantu hingga 40 persen masyarakat terbawah dalam menghadapi kemungkinan penurunan daya beli. Dalam hitungan pemerintah, tekanan karena penyesuaian harga BBM akan berkisar Rp8,1 triliun.

“Jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Sri Mulyani melalui keterangan, di situs resmi Kementerian Keuangan.

APBN Berkeadilan

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, di tengah rentetan Pandemi Covid-19 dan guncangan geopolitik global akibat konflik di Eropa, perlindungan maksimal terhadap masyarakat tidak mampu menjadi fokus Pemerintah. Keinginan untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat tidak bisa diwujudkan bila ada sebagian besar kelompok masyarakat tertinggal di belakang.

Berita Terkait : Penyesuaian Harga BBM, Pahit Tapi Baik

“Dua peristiwa besar global itu memberikan tekanan yang sangat besar ke seluruh negara. Dan kelompok yang paling rentan di setiap negara, tentunya, adalah masyarakat yang tidak mampu. Hal ini harus disikapi Pemerintah, antara lain dengan menyempurnakan desain APBN yang lebih berkeadilan,” papar Budi Gunawan, dalam keterangannya, kemarin.

“Untuk memastikan saudara-saudara kita yang paling rentan secara sosial ekonomi tersebut mendapatkan perlindungan dan penguatan sosial-ekonomi secara memadai, Pemerintah mengambil langkah mengalihkan sebagian subsidi energi menjadi bantuan langsung sehingga lebih efektif dan lebih tepat sasaran,” papar Kabin.

Menurut ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya, meski tidak populer langkah penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pemerintah sangat penting untuk bisa kembali menyeimbangkan seluruh fungsi utama APBN.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini juga menilai, terdapat fungsi APBN yang terganggu dalam penerapannya di lapangan. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta justru lebih banyak masyarakat kelas atas yang menikmati subsidi BBM dari Pemerintah.

"Fungsi distribusi agak terganggu kemarin. Jadi ada trade off antara stabilisasi dan distribusi karena yang diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas. Di mana Pertalite 80% dinikmati atau dikonsumsi subsidinya oleh masyarakat mampu, yang solar bahkan 95%," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (4/9).

Berita Terkait : GP Ansor: Harga Baru BBM Keadilan Subsidi Bagi Rakyat

Bukan hanya tidak tepat sasaran, subsidi BBM selama ini juga membebani APBN karena nilainya melonjak terlalu tinggi. 

"Kalau hal ini diteruskan, sampai akhir tahun subsidi energi akan mencapai 15% APBN, dan itu mendekati alokasi untuk pendidikan, 20%. Ini kan tidak lebih penting dari pendidikan, apalagi dari segi distribusinya tidak tepat sasaran. Selain itu, negara juga tidak mungkin terus menambah utang karena pasti akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, langkah lebih cermat adalah dengan mengurangi tekanan pada APBN, yakni melakukan penyesuaian harga BBM," ungkap Berly.

Agar risiko ikutan kebijakan ini bisa dikelola dengan baik, menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, perlu gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya pengendalian inflasi di Tanah Air. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan mendasar dan menjaga tingkat kesejahteraannya. 

"Kita perlu melindungi rakyat dari kenaikan harga. Kita harus bersama melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, agar rakyat tentram, sehingga inflasi bisa terkendali, ekonomi tumbuh, Indonesia maju," ujarnya dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (3/9).