RI Siap Sapu Bersih Kemiskinan Ekstrem

 Sebelumnya 
Pemerintah Pusat, lanjut Luhut, telah menetapkan tiga instrumen kebijakan yang saat ini telah berjalan.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024.

Kedua, ketersediaan data atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan angka Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi.

“Ini harus dilakukan untuk memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan intervensi lebih akurat,” katanya.

Baca juga : Jakarta Udah Siap Jadi Kota Ekonomi

Ketiga, penetapan pedoman umum percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi Kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan yang tengah dikawal oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sedangkan Kemenko Perekonomian mengawal strategi peningkatan pendapatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan, inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 dibanding Agustus tahun lalu. Ini seiring terkendalinya inflasi seiring terkendalinya inflasi volatile food.

Baca juga : RI-AS Siap Pacu Industri Semikonduktor 

“ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan ekstra effort pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah,” beber Luhut.

Namun demikian, dia mengatakan, risiko inflasi, termasuk harga pangan strategis perlu menjadi perhatian terutama pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai BBM tahap satu. total anggaran rp 5,6 triliun, yang telah disa lurkan sebesar 96,6 persen atau 19,95 juta keluarga penerima manfaat.

Penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan dan disa lurkan lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3 persen.

Baca juga : Jokowi: Semua Negara Sekarang Susah, Urusan BBM Juga Begitu…

Selanjutnya, pada Oktober mendatang, Pemerintah Daerah akan merealisasikan penggu naan dua persen dana transfer umum.

Terkait penggunaan belanja tidak terduga dapat kami lapor kan bahwa ratarata realisasi di tingkat provinsi baru tercapai 11,23 persen. Lalu di tingkat kabupaten/kota sebesar 15,69 persen. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.