Moeldoko: Peningkatan Investasi Masih Terhambat Persoalan Tata Ruang

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengungkapkan, belum tuntasnya persoalan tata ruang telah menghambat peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Padahal, investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. 

"Pertumbuhan investasi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat pertumbuhan  ekonomi kita. Apalagi ancaman resesi sudah di depan mata. Di mana saat ini sudah dua puluh delapan negara antre menjadi pasien IMF," kata Moeldoko, pada peringatan Hari Tata Ruang (Hantaru) ke - 62, dan HUT ke-35 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (15/10). 

Baca juga : Universitas Esa Unggul Masuk 4 Besar Kampus Terbaik Di Jakarta 2022

Sebagai informasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memberikan target investasi sebesar Rp 4.983 triliun. Hingga Juni 2022, realisasi investasi masih di angka Rp 584,6 triliun. Pada 2023, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1400 triliun.

Moeldoko mengatakan, pemerintah telah memperbaiki iklim investasi melalui berbagai instrumen. Diantaranya dengan UU Cipta Kerja, yang di dalamnya mengatur penyederhanaan perizinan berusaha. Namun, implementasi di lapangan masih belum maksimal, terutama terkait kegiatan pemanfaatan ruang darat atau yang dulu disebut dengan izin lokasi. 

Baca juga : Jokowi Puji Kerja Keras SDM Muda, Tak Pernah Bersuara, Tahu-tahu Jadi Indovac

Ia mencontohkan, belum terintegtasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Online Single Submission (OSS) RBA. Hingga saat ini, terang Moeldoko, dari target RPJMN sebanyak 1.838 RDTR, baru 108 yang sudah terintegrasi dengan OSS-RBA. Hal itu, disebabkan masih banyak pemerintah daerah belum melakukan digitalisasi tata ruang wilayahnya. 

"Ini yang menyebabkan ada perbedaan proses antara RDTR terintegrasi OSS-RBA, dengan RDTR yang manual. Dan tentunya persoalan ini juga menjadi kendala bapak-ibu notaris," tutur Moeldoko. 

Baca juga : Top, ESDM Sabet Penghargaan Layanan Investasi Terbaik 2022

Panglima TNI 2013-2015 ini menilai, penyelesaian persoalan tata ruang tidak hanya merupakan tugas pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Permasalahan ini sangat multidimensi, untuk itu penyelesaiannya juga harus dilakukan secara komprehensif," ujar Moeldoko. 

"Kantor Staf Presiden tentunya terus mengawal dan melakukan debottlenecking sumbatan-sumbatan di lapangan," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.