Literasi Milik Individu, Bukan Institusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan. Literasi mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global. Hal ini membuktikan bahwa literasi milik individual bukan institusional.

Amanah Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima yakni memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal, perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.

“Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan,” ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya pada kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Perpusnas Tahun 2022, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (20/10).

Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program Pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat. Syarif Bando menambahkan, saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 juta konten yang rencananya akan diluncurkan kepada masyarakat di awal 2023.

Baca juga : Literasi Digital Sektor Pendidikan DKI Jakarta Libatkan 50 Ribu Peserta Siswa SMK

“Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi konten-konten yang dihasilkan oleh Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi mengatakan, peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa. “Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Team Leader Konsultan Pendamping Program dari PT Markplus Inc, Erlyn Sulistyaningsih, memaparkan bahwa pihaknya membangun portal Laplit (Lapak Produksi Literasi) yang berfungsi untuk mempromosikan bahwa perpustakaan dapat membantu masyarakat untuk memiliki usaha. “Literasi untuk kesejahteraan itu programnya dan nyatanya banyak masyarakat yang berjuang datang ke perpustakaan untuk membuka usaha,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amich Alhumami menegaskan, untuk memajukan masyarakat yang tercermin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi. “Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi,” tekannya.

Baca juga : Lewat Acara IIC, Indonesia Re Kuatkan Industri Reasuransi RI

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri Zanariah menyatakan, sebuah program dalam pemerintahan pasti memiliki leading sector. Seperti halnya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini, Perpusnas menjadi leading sector. Namun, untuk dapat menerapkannya di daerah harus ada kolaborasi dengan pihak lainnya. “Tidak ada satu pun program yang bisa dijalani sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan pihak lain,” terangnya.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas Joko Santoso menjelaskan, kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan. Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.

“Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat,” tegasnya.

Penggerak Literasi Kota Sukabumi Putri Wardhani berkisah, di Perpustakaan Kelurahan Cisarua terdapat dua jenis layanan yakni layanan utama dan layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi ke dalam bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Baca juga : Hindari Mobilisasi Militer, Ribuan Pria Rusia Kabur

“Misalnya di bidang pendidikan kami mengadakan kelas belajar bahasa asing, karena dengan memiliki kemampuan berbahasa asing pasti membuat masyarakat memiliki nilai lebih dan tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi,” kisahnya.

Senada, Miss Indonesia 2015 Maria Harfanti juga berkisah bahwa dia membangun Yayasan Bangun Sekolah dengan semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Ada dua program utama yang dikembangkan yayasan ini, yaitu pengenalan teknologi dan pelatihan character building. Namun, itu semua tidak dilakukannya sendiri melainkan bekerja sama dengan pihak lain.

“Kami punya donator rutin dan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain. Intinya kami tidak berjalan sendiri dan tetap membangun kolaborasi serta bersinergi dengan banyak pihak,” pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.