Dewan Pers

Dark/Light Mode

Internal PPP Bergejolak, KIB Kudu Siapkan Antisipasi

Senin, 12 September 2022 20:17 WIB
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam/Ist
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengingatkan, polemik di tubuh PPP akan berdampak pada kesolidan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Karena itu, dia menyarankan Partai Golkar mewaspadai dampak dari pergantian pucuk pimpinan di PPP.

Umam mensinyalir indikasi adanya kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut. Hal itu dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang hanya 5 hari.

Dengan demikian, Umam, polemik 'amplop Kiai' bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso Monoafa dari posisi Ketua Umum PPP.

Menurut dia, situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB. Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah terkonfirmasi. Bahkan, sejumlah informasi spekulatif mengabarkan operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak.

“Salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto," ujarnya, Senin (12/9).

Umam melandasi analisisnya dengan fakta bahwa mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Plt Ketum PPP Mardiono, sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Kepala Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres.

Berita Terkait : Raksasa Siap Bantai

Umam menengarai, kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.

"Besar kemungkinan ini terkait keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu, yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya," jelas Umam.

Menurut Umam, meski Mardiono sebagai juru runding utama PPP pada KIB, itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB. Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan saat ini.

“Mencermati dinamika politik pasca-pemberhentian Suharso, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP," tandas Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Jakarta itu.

Umam menegaskan, bagaimanapun pilihan PPP mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024, akan mempengaruhi eksistensi partai berlambang Kabah itu ke depan.

Problemnya, lanjut Umam, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP, dan jaringan pesantren tempatnya bernaung. Hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan.

Berita Terkait : Survei Internalisasi ASN BerAKHLAK KemenPANRB Diapresiasi

“Dibutuhkan kerja keras, karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai Senayan," pungkasnya.

Aspirasi Kader

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sulit untuk menerka arah politik Mardiono dalam membangun koalisi. Pasalnya, pasti besar harapan kader PPP untuk didengar aspirasi mereka.

“Belum tentu juga bergabungnya PPP ke KIB, punya dukungan kuat kader di bawah. Jangan-jangan itu batu loncatan kenapa Suharso itu di-impeach. Bisa jadi karena Suharso banyak mengambil keputusan personal, salah satunya tidak melibatkan kader,” ungkap Dedi, Senin (12/9).

Baik Suharso maupun Mardiono, kata Dedi, sama-sama berada di lingkaran elite, yang tidak dekat akar rumput. Namun sebagai Plt Ketum baru, pasti banyak harapan kader PPP untuk lebih didengar

“Kalau itu terjadi, Mardiono mau tidak mau harus ikut keinginan kader PPP. Keinginan itu sudah pasti berlawanan dengan apa yang diinginkan Suharso,” sebut Dedi.

Berita Terkait : Berasal Dari Keluarga Ulama, Ganjar Didukung Ribuan Santri Cirebon

 Suharso dikenal dekat dengan petinggi parpol KIB lain, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Tetapi kalau dilihat kapasitas Mardiono dan Suharso, artinya PAN dengan Golkar mungkin sudah lebih nyaman dengan Suharso dibanding kepemimpinan yang baru ini,” ungkap Dedi.

Namun dalam kesempatan lain, Mardiono menyampaikan komitmennya tetap berada di KIB.

Dengan Plt Ketum yang baru, ditambah suara kader atau akar rumput, Dedi melihat ada kemungkinan PPP keluar dan mencari koalisi baru.

 “Mungkin PPP bisa saja keluar dari KIB dan menggalang koalisi baru. Ditambah KIB tidak memiliki tokoh berpengaruh dan menjadi simbol untuk merekatkan mereka bertiga,” ujar Dedi.■