Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pendapatan 10 Provinsi Melorot

52 Daerah Belum Peka Perintah Presiden Nih...

Selasa, 6 Desember 2022 07:55 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi terus mengingatkan ancaman inflasi yang bakal melanda perekonomian Indonesia. Namun, kekhawatiran tersebut sepertinya belum dipahami oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, 52 daerah masih belum peka terhadap perintah Kepala Negara untuk menjalankan program penanganan inflasi. Jelang akhir tahun, masih ada daerah yang dianggap realisasi pendapatan­nya menurun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, 52 Pemda tidak melakukan perintah Presiden soal upaya pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing.

Berita Terkait : Delapan Provinsi Dorong RUU Daerah Kepulauan Disahkan 2023

“Masih ada 52 daerah, ini saya punya datanya yang belum melakukan sama sekali upaya (pengendalian inflasi). Mudah-mudahan data saya yang salah ini,” ujar Tito, saat rapat koordi­nasi pengendalian inflasi daerah, di Jakarta, kemarin.

Padahal, Kemendagri bersama Pemda telah menyusun pedo­man sembilan langkah untuk menghadapi dan mengendalikan inflasi di tiap daerah.

Tito menyampaikan, dari sembilan langkah pedoman itu, enam di antaranya meru­pakan langkah konkret yang bisa dilakukan Pemda. Namun, per Desember 2022, hanya 67 daerah yang telah melakukan enam upaya itu.

Berita Terkait : Upah Naik 10 Persen, Pengamat: Jaga Daya Beli Dan Kesejahteraan Buruh

Sementara, 139 daerah melakukan empat sampai lima upaya konkret. Kemudian, 256 daerah lainnya hanya melakukan 1-3 usaha untuk mengendalikan inflasi. Lalu, 52 Pemda ter­catat tidak melakukan upaya apapun.

“Tolong teman-teman war­tawan di sini, diekspos saja (52 Pemerintah Daerah), biar publik nanti melihat siapa yang kerja siapa yang tidak,” tegas eks Kapolri ini.

Enam upaya konkret yang te­lah dirumuskan itu, yakni melak­sanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak mena­han barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam.

Berita Terkait : RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Segera Dibahas Dan Disahkan

Termasuk dua lainnya, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transpor­tasi dari APBD.
 Selanjutnya