Pakar BRIN: Kerja Nyata BPOM Untuk Palestina Jadi Contoh Dunia Internasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Kesehatan Palestina baru-baru ini telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama tersebut memfasilitasi pendampingan BPOM dalam pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang mengatur kerja sama di bidang fungsi regulator terkait produk farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan.

Menurut peneliti politik Timur Tengah dari Pusat Riset Politik BRIN Nostalgiawan Wahyudhi, kerja sama ini merupakan aksi riil Indonesia ketika dukungan negara-negara Barat terhadap Palestina masih bersifat formal dan belum mengarah pada aksi-aksi nyata.

Dan dibanding negara-negara Timur Tengah yang memberikan bantuan finansial, Indonesia justru memberikan bantuan pembentukan sumber daya manusia yang lebih dibutuhkan pemerintahan Palestina dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Baca juga : Moeldoko: KUHP Bukan Untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini

Menurutnya, apa yang dilakukan BPOM merupakan aksi yang bisa menjadi contoh ke dunia internasional, bahwa ada satu ceruk yang sangat dibutuhkan dan jarang dilirik karena tidak popular secara politis.

"Sebab, ini berkaitan dengan peningkatkan SDM, dan tidak menjadi berita yang bisa mencuri perhatian publik. Tapi secara internal di Palestina, hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tidak banyak negara yang mau memberikan bantuan yang tidak populer, padahal dibutuhkan Palestina,” tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/12).

Secara ekonomi, tambahnya, dampak penandatanganan perjanjian ini bisa memperkuat kerja sama ekspor impor. Dengan terbentuknya badan pengawas obat dan makanan mandiri di Palestina, akan terbentuk forum konsultasi untuk merekomendasikan obat-obatan yang aman.

"Di sini ada posisi ekonomis berjangka panjang. Dalam jangka pendek, Palestina sendiri akan lebih independen untuk mengatur regulasi pengawasan obat dan makanan yang beredar di sana. Indonesia mendukung terciptanya good governance di Palestina," tuturnya. 

Baca juga : Kepala BPIP: AMN Bentuk Mahasiswa Berkarakter Pancasila

Senada dengan itu, Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Suripto mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina merupakan dua negara yang hubungannya sudah sangat dekat.

Apa yang terjadi di Palestina, akan dibela oleh Indonesia baik melalui jalur diplomatik maupun langkah diplomasi. Babak baru hubungan psikologis dan diplomasi ini bisa tergambarkan dari apa yang dilakukan pemerintah melalui BPOM baru-baru ini.

"Langkah yang sangat kami apresiasi dari BPOM, di mana selama ini BPOM telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dalam negeri, dan kini mulai ekspansi secara global untuk mendampingi negara sahabat dalam membentuk lembaga yang sama,” ungkapnya.

Sebagai lembaga sosial yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan sosial selama lebih dari 16 tahun kepada Palestina, tutur Suripto, KNRP tentu menyambut gembira langkah BPOM ini.

Baca juga : Perkuat Konten Digital, Telkom Ubah Melon Jadi Nuon Digital Indonesia

“Artinya, BPOM memiliki kepedulian konkret dan nyata terhadap isu Palestina dan ini sangat membantu saudara kita di sana. Apalagi BPOM sejak 2018 telah aktif memberikan bantuan berupa pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas regulator Palestina," tuturnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.