Kerja Sama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Sukses Dilakukan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar persidangan ke-36 Joint Border Committee (JBC) selama dua hari 15-16 Desember 2022 yang lalu.

Kegiatan persidangan ini telah tertunda pelaksanaannya selama tiga tahun akibat situasi pandemi Covid-19.

Persidangan ini menjadi penting bagi kedua negara karena bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama dalam berbagai bidang.

Khususnya, di daerah perbatasan dan membahas pending issues terkait dengan aktivitas lintas-batas di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Baca juga : OJK: Kawal Perkembangan Industri SCF Di Indonesia Lewat Payung Hukum

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Adwil Safrizal ZA yang juga bertindak selaku chairman. Delegasi Indonesia sendiri terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, yaitu Direktur Asia Timur, Kementerian Luar Negeri, bertindak sebagai Co-Chair; Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertahanan.

Kemudian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); Direktorat Topografi TNI AD; Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; Direktorat Perdagangan Bilateral, Kementerian Perdagangan; Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Staf Operasi Mabes TNI.

Selain itu, ada juga perwakilan dari Pemerintah Daerah Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Internasional, Provinsi Papua; BPPD Jayapura; BPPD Merauke; dan BPPD Keerom.

"Persidangan kali ini tidak hanya strategis untuk membahas untuk menyepakati pending issuues selama ini, namun juga spesial karena diadakan perdana setelah membaiknya situasi pandemi Covid-19 di negeri kita" ujar Safrizal dalam keterangan resminya, Selasa (20/12).

Baca juga : Ganjar Berhasil Berantas Korupsi Hingga Pungli Di Jateng

Sementara itu, Delegasi Papua Nugini dipimpin oleh Magdalene Moi-He, yang merupakan Acting Deputy Secretary for Policy, Department of Foreign Affairs yang delegasinya terdiri dari Department of Foreign Affairs.

Kemudian, Department of Provincial & Local Level Government Affairs, Department of Defense, PNG Defense, PNG Customs, Department of Land and Physical Planning, dan Road Transport Authority.

Adapun beberapa agenda penting yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain melakukan review atas Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossing 1993.

Juga, melakukan Follow up on MoU on Land Border Transportation and MoU Customs Arrangement, serta pembahasan kartu lintas batas perbatasan kedua negara menggunakan Border Pass (for Border Residents).

Baca juga : 2 Desa Eks Satuan Pemukiman Transmigran Di Papua Selatan Siap Jadi Desa Mandiri

"Dalam pembahasan, disampaikan pula perkembangan muktahir terbentuknya provinsi baru di Papua, yang tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi pada tata kelola perbatasan darat kedua negara", sambung Safrizal.

Lebih lanjut, Persidangan ke-36 Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua Nugini ini telah berjalan baik dengan tercapainya tujuan bersama, yang diakhiri dengan terselesaikannya pending issues terkait aktivitas perbatasan.

"Telah disepakati berbagai pending issue yang dituangkan dalam Record of Discussion yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah kedua negara dengan lintas sektor pada kementerian/lembaga di masing-masing negara," jelasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.