Dark/Light Mode

Waspadai Potensi Ancaman Multidimensi

Perbatasan Wajib Diperkuat

Kamis, 22 Desember 2022 07:55 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, menggelar konferensi pers di Kilometer 0, di Sabang, Aceh, Rabu (21/12/2022). (Foto: Istimewa)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, menggelar konferensi pers di Kilometer 0, di Sabang, Aceh, Rabu (21/12/2022). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Sementara, Restuardy Daud menjelaskan, sebagai salah satu pulau terluar, posisi Pulau Rondo sangat strategis, yaitu berada di ujung barat Indonesia dan jalur pelayaran internasional.

Kedatangan ke Pulau Rondo adalah untuk mendukung peningkatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) melalui kunjungan lapan­gan ke pulau tersebut.

Kunjungan di Pulau Rondo juga untuk meninjau kondisi Personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer), serta sarprasnya antara lain instalasi air bersih, sumber energi listrik, dan bangunan Pos Pamputer.

Baca juga : Belajar Dari Pengalaman Suksesi Utsman Bin Affan (2)

Selain itu, maksud Kunker secara umum adalah mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

“Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga (K/L) anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perha­tian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan,” jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dari negara tetangga sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga : PSPP UMJ : Potensi Lokal Dorong Desa Perbatasan Mampu Berdikari

Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititikberatkan pada aspek pertahanan, keaman­an, dan lingkungan.

Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.

Untuk PPKT berpenduduk hal yang difokuskan adalah kesejahteraan masyarakat, di samping pertahanan keamanan, dan ling­kungan, melalui: pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, secara bertahap dan berkelanjutan.

Baca juga : Malam Ini, Persib Incar Kemenangan 6 Kali Beruntun

Selain itu, pembangunan infrastruktur fisik seperti penyediaan sarpras transportasi, telekomuni­kasi, listrik, air bersih, peningka­tan/pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.

“Pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan menjadi konsen pembangunan,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.