Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

PSPP UMJ : Potensi Lokal Dorong Desa Perbatasan Mampu Berdikari

Kamis, 15 Desember 2022 20:11 WIB
Foto: PSPP UMJ
Foto: PSPP UMJ

RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Perbatasan dan Pesisir (PSPP) Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan riset Pemetaan Potensi Desa Perbatasan, yang mengambil fokus observasi dan wawancara mendalam di dua Kawasan perbatasan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

PSPP UMJ dalam penelitian ini bekerja sama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DESK-BI), dimana pelaksanaan riset dilakukan di Sebatik Nunukan Kalimantan Utara pada 10-14 November 2022 serta di Desa Temajuk dan Sebubus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat pada 27 November sampai 2 Desember 2022.

Dari penelitian ini PSPP memberikan rekomendasi kebijakan serta prioritas model-model pemberdayaan ekosistem berbasis green economy dan sustainability.

Pola yang digunakan adalah mencari model terbaik di sebuah area untuk diimplementasikan, dan selanjutnya model tersebut diduplikasi di kawasan dan kabupaten lain yang telah di-assesment sebelumnya.

Baca juga : Mendes PDTT Umumkan 50 Pemenang Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara

Dengan pola ini diharapkan penggarapan pemberdayaan masyarakat itu lebih tepat, mudah diukur tingkat keberhasilannya, dan dapat ditujukan ke suatu target tahap tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pemprov Kalimantan Utara terutama di Sebatik Nunukan selama ini menghadapi tantangan besar untuk mengubah stereotip ketertinggalan kawasan 3T.

Demikian dengan Pemprov Kalimantan Barat Kecamatan Paloh Sambas sebagai salah satu provinsi yang memiliki garis perbatasan darat maupun laut cukup panjang dengan negara tetangga, perbatasan darat maupun laut (termasuk pantai). Kemakmuran kawasan itu selalu diperbandingkan dengan komparatornya di negara tetangga.

Sudah cukup banyak upaya, baik melalui pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk memajukan kawasan perbatasan pesisir itu, namun karena cakupan yang luas, kompleksitas persoalan yang dihadapi, dan keterbatasan infrastruktur serta anggaran, maka masih banyak yang perlu dilakukan di kedua Kawasan perbatasan ini.

Baca juga : BPIP Sebut Natuna Daerah Perbatasan Yang Pancasilais

Ketua PSPP UMJ sekaligus Ketua Tim Peneliti Endang Rudiatin mengatakan, perdagangan lintas batas di pesisir Kalimantan Utara dan Barat memiliki karakteristik yang dekat dengan perdagangan transnasional, sehingga harus lebih memperhatikan jenis barang yang diperdagangkan, potensi pasarnya dan bargaining position pelaku usahanya.

Pembeli luar negeri kerap menjadi penentu harga, jenis-jenis produk semisal rumput laut yang seharusnya dari jenis berbeda memiliki harga berbeda, dipukul rata dengan satu harga. Padahal bila diolah, selain bernilai lebih tinggi juga menghasilkan berbagai limbah yang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku pakan ternak dan pupuk tanaman yang saat ini harganya sering tidak terjangkau petani di perbatasan.

Kondisi riil di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat memperlihatkan temuan lain tim peneliti PSPP bahwa sumber daya alam (Agro-Maritim) masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Banyak potensi yang bernilai ekonomi yang bisa dieksplorasi terutama pada sektor pariwisata. Potensi geografi, topografi dan pesona alam serta budaya lokal, bisa dikembangkan menjadi pariwisata yang akan menghidupkan perekonomian perbatasan," ujar Endang dalam keterangannya, Kamis (15/12).

Baca juga : Pemerintah Dorong Pertumbuhan Start-Up di Sektor EBT

Halal Value Chain dan Wisata halal dapat dikembangkan selaras dengan dicanangkannya Indonesia menuju Pusat Halal Dunia dan Pusat Ekonomi Syariah.

Ketua BPH UMJ sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti mengatakan model-model pemberdayaan yang telah ditetapkan PSPP ini, tahun 2023 dapat segera dikelola dalam program pemberdayaan selanjutnya sebagai pilot project Desa Berdikari.

"Karena riset-riset PSPP yang dikerjakan dengan sangat serius harus dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah 3 T, termasuk perbatasan," ujar Abdul Mu'ti.

Menurutnya memberdayakan masyarakat perbatasan dan pesisirnya berarti memperkuat nasionalisme masyarakat di wilayah tersebut. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.