Dark/Light Mode

Waspadai Potensi Ancaman Multidimensi

Perbatasan Wajib Diperkuat

Kamis, 22 Desember 2022 07:55 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, menggelar konferensi pers di Kilometer 0, di Sabang, Aceh, Rabu (21/12/2022). (Foto: Istimewa)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, menggelar konferensi pers di Kilometer 0, di Sabang, Aceh, Rabu (21/12/2022). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
“Karena itu apabila perbatasan kita lemah, longgar, atau kosong maka ancaman itu dengan mudah masuk. Dengan adanya pembangunan perbatasan, adanya infrastruktur yang dibangun maka akan menumbuhkan peradaban baru yang nantinya akan memperkuat pertahanan negara di perbatasan,” tegasnya.

Membangun Indonesia dari pinggiran adalah berkomitmen dalam upaya pembangunan nasional di perbatasan guna terwujudnya penetapan dan penegasan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.

Kemudian, peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga ke­harmonisan hubungan antar negara.

Baca juga : Belajar Dari Pengalaman Suksesi Utsman Bin Affan (2)

Berikutnya, peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kuali­tas sumber daya manusia.

Lalu, pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

Tito menjelaskan, BNPP menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah perbatasan. Apalagi, hal itu menjadi salah satu tugas dari BNPP, termasuk dalam upaya penyelesaian segmen dan sengketa di wilayah perbatasan.

Baca juga : PSPP UMJ : Potensi Lokal Dorong Desa Perbatasan Mampu Berdikari

“Termasuk yang kedua adalah menjaga pelaksanaan operasion­al pos lintas batas negara. Ada beberapa pos lintas batas yang dibangun pada masa Presiden Bapak Jokowi yang menjadi teras kita. Karena lebih baik dibanding dengan pos lintas ba­tas negara sebelah, ini juga men­jadi tugas BNPP,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan, maksud kunjungannya ke Pulau Rondo merupakan langkah penting. Sebab lokasi tersebut merupakan pulau terluar yang menjadi ba­tas wilayah perbatasan NKRI. Mendagri mengajak berbagai pi­hak untuk bersama-sama menja­ga wilayah perbatasan tersebut.

“Pulau Rondo itu kita jaga, oleh teman-teman TNI, ada Korps Marinir. Bagi kita bukan soal pulau itu saja yang perlu kita jaga, tapi ini menjadi titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara, ter­masuk zona ekonomi eksklusif, sesuai dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea,” tambahnya.

Baca juga : Malam Ini, Persib Incar Kemenangan 6 Kali Beruntun

Dalam upaya menjaga wilayah perbatasan, Mendagri mendorong jajaran pemerintah pusat dan dae­rah untuk bekerja sama di bawah arahan Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP. Diharapkan langkah tersebut semakin mem­perkokoh kedaulatan NKRI.

“Jangankan satu pulau yang sebesar Pulau Rondo itu. Satu karang saja di luar terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara. Oleh karena itu satu karang pun yang tenggelam pada saat pasang, kita harus tetap jaga seperti di Selat Malaka,” tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.