Dilantik Hadi, Pimpinan Tinggi Madya Ditugaskan Bangun Sistem Kemudahan Usaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto melakukan penyegaran dengan melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Pelantikan dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (18/1).

Dalam sambutannya, Pria berkumis tebal ini meminta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru dilantik untuk dapat membangun sistem dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Baca juga : Hima Persis Optimis, Sinergitas TNI-Polri Perkuat Sistem Keamanan Nasional

"Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan KKPR. Dalam rapat terbatas bersama Pak Presiden, dalam rangka meningkatkan investasi, maka akan didukung dengan anggaran untuk merealisasikan target 2.000 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang-red). Kita juga melakukan koordinasi untuk mereduksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu RDTR dan sudah di-reduce menjadi satu tahun," ujar Hadi.  

Eks Panglima TNI AU ini yakin dengan perbaikan sistem yang dilakukan dalam rangka kemudahan berusaha tersebut, pasti akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

"Saya yakin dengan ditunjang kemudahan-kemudahan berinvestasi, maka harapan Pak Presiden akan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud," tambahnya.

Baca juga : Rayakan Imlek Bareng 200 Pemuda China-Indonesia

Selanjutnya, Hadi menyampaikan mengenai percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini sudah terealisasi 101,1 juta bidang tanah terdaftar dan 85 juta bidang tanah telah bersertipikat. 

"Apabila target PTSL ini sudah selesai maka akan terjadi EVA (Economic Value Added, red) atau pertambahan nilai ekonomi," ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan PTSL, Kementerian ATR/BPN mencanangkan berbagai strategi. Di antaranya, adalah pemasangan tanda batas tanah atau patok secara serentak, dan meminta keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah. 

Baca juga : Hari Ini PBB Datangi MK, Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

"Saya minta dilaksanakan, koordinasi dengan bupati, wali kota untuk membebaskan BPHTB segera dilaksanakan," katanya.

Hadi mengingatkan, untuk pejabat yang dilantik untuk bekerja keras dan dapat melakukan percepatan program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. 

"Kita harus serius menangani masalah ini. Dengan dilantik empat pejabat ini, saya optimis semuanya akan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.