Hari Ini PBB Datangi MK, Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

RM.id  Rakyat Merdeka - Dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup, bukan isapan jempol belaka.

Hari ini, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Afriansyah Noor mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pagi ini, Jumat jam 10 pagi, saya dampingi Ketum PBB ke MK," kata Afriansyah, dalam keterangan yang diterima RM.ID, Jumat (13/1).

"Kami dalam rangka mengajukan diri sebagai pihak terkait, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu Proporsional. Kami ajukan diri, sebagai pihak terkait terhadap sistem tertutup. Mohon doa sukses," lanjutnya.

Hingga saat ini, hanya PBB dan PDIP yang menyatakan mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Mayoritas partai lainnya menolak.

Baca juga : Hamdan Zoelva: Sudah Waktunya Kita Kembali Ke Sistem Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan coblos partai di surat suara. Tidak ada nama calon legislatif, yang diusung parpol di surat suara, sebagaimana sistem proporsional terbuka yang dianut belakangan ini. Anggota legislatif yang terpilih ditentukan oleh parpol.

Ketum PBB Yusril beralasan, pihaknya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup karena melihat demokrasi yang mengalami pergeseran luar biasa sejak sistem terbuka diterapkan.

"Dari kekuatan rakyat menjadi kekuatan uang, kekuatan modal," kata Yusril saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan PBB, Rabu (11/1).

Menurutnya, belakangan ini banyak politisi yang tidak melalui proses pendidikan kaderisasi di partai secara berjenjang dari bawah. Cukup dengan kekuatan uang.

"Tiba-tiba karena punya uang, populer, direkrut jadi caleg dan terpilih akhirnya jadi anggota DPR, yang jauh dari harapan kita," ucap Yusril.

Baca juga : Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Elite Parpol Mulai Produktif

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengingatkan, sudah waktunya kita kembali melaksanakan pemilihan umum yang lebih sederhana. Kembali kepada sistem proporsional tertutup.

Pengalaman empat kali pemilu, kata Hamdan, terbukti tidak juga memberikan dampak perbaikan bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas wakil rakyat terpilih, yang diharapkan menjadi keunggulan dari sistem proporsional terbuka, juga tidak terbukti.

"Justru yang terbukti adalah kuasa uang dan oligarki menjadi lebih kuat. Hal itulah yang dikhawatirkan oleh para founding fathers/mothers, bahwa sistem demokrasi liberal melanggengkan kekuasaan kapitalisme," papar Hamdan.

Karena kuasa uang dan modal untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu, nafsu mengakumulasi modal ketika menjabat, tidak bisa dihindari.

Baca juga : Galang Penolakan Pemilu Proporsional Tertutup, Peran Airlangga Diapresiasi

"Terbukti, banyak wakil rakyat yang harus berurusan dengan korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," imbuhnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.