Dewan Pers

Dark/Light Mode

Jokowi: Tak Ada Resesi Seks Di Indonesia

Rabu, 25 Januari 2023 19:19 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Auditorium BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1). (Foto: Humas Setkab)
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Auditorium BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1). (Foto: Humas Setkab)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menegaskan, saat ini Indonesia tidak mengalami resesi seks. Pertumbuhan penduduk kita, kini ada di angka 2,1.

“Saya senang, angka yang tadi disampaikan dr. Hasto (Kepala BKKBN, Red). Pertumbuhan kita ada di angka 2,1 dan yang nikah 2 juta. Yang hamil 4,8 juta. Artinya, di Indonesia tidak ada resesi seks. Masih tumbuh 2,1. Ini bagus,” kata Jokowi dalam acara Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Auditorium BKKBN, Jakarta, Rabu (25/1).

“Yang namanya jumlah penduduk, saat ini menjadi kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi, yang paling penting adalah kualitas,” imbuhnya.

Soal kualitas SDM, Jokowi memang tak main-main. Menurutnya, SDM yang berkualitas adalah kunci bagi kita, untuk memenangkan kompetisi dengan negara lain.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengingatkan, stunting masih menjadi masalah besar, yang harus segera dituntaskan.

“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” jelas Jokowi.

Berita Terkait : Resmikan Toko Pertama di Kota Tarakan, ACES Kini Memiliki 229 Toko di Indonesia

Dia berharap, angka stunting yang saat ini mencapai 21,6 persen, bisa ditekan hingga 14 persen pada 2024.

“Saya yakin, dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu tidak sulit untuk dicapai. Asalkan, semuanya bekerja bersama-sama. Di level ASEAN, kita masih berada di tengah-tengah. Angka 21,6 itu di tengah-tengah. Jadi, nanti kalau sudah masuk ke 14 persen, baru kita berada di bawahnya Singapura sedikit,” paparnya.

Resesi Seks

Jepang dan Korea Selatan (Korsel) adalah contoh negara yang tengah dipusingkan oleh resesi seks. Angka kelahiran di kedua negara itu, turun cukup signifikan.

Tahun lalu, angka kelahiran di Negeri Sakura tak sampai 800 ribu. Turun lebih dari 50 persen, dibanding jumlah kelahiran pada tahun 1970-an.

Sementara di Korsel, pada tahun 2021, jumlah pernikahan mencapai titik terendah sepanjang masa, dengan angka 193 ribu.

Berita Terkait : Lika-liku Kisah Di Balik Penetapan Imlek Sebagai Hari Libur Nasional Di Indonesia

Jepang saat ini menduduki peringkat tertinggi kedua di dunia, sebagai negara yang memiliki banyak orang berusia 65 tahun ke atas, setelah Monako.

Resesi seks menjadi alarm kependudukan, karena banyaknya jumlah lansia yang hidup tidak ditopang oleh pekerja usia produktif.

Subsidi Pemerintah

Tak ingin resesi seks terus berlarut, pemerintah Jepang dan Korsel merancang program untuk meningkatkan angka kelahiran.

Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan, negaranya berencana meningkatkan jumlah tunjangan anak untuk para orang tua.

Saat ini, pemerintah Jepang memberikan tunjangan pengasuhan sebesar 15 ribu yen atau sekitar Rp 1,73 juta hingga anak berusia 3 tahun. Dilanjutkan dengan tunjangan 10 ribu yen atau sekitar Rp 1,15 juta hingga anak tersebut lulus dari tingkat SMP.

Berita Terkait : Martin Luther King Warnai Puisi Esai Indonesia 

"Kebijakan tentang anak dan pengasuhan anak adalah investasi paling efektif untuk masa depan," kata Kishida seperti dikutip The Japan Times, Selasa (24/1).

Namun, The Guardian melaporkan, beberapa ahli menilai subsidi ini tak efektif membujuk kaum muda yang enggan menikah. Karena cenderung menyasar pasangan yang sudah memiliki anak. 

Di Korea, Presiden Yoon Suk-yeol memutuskan bantuan 700 ribu won atau Rp 8,48 juta per bulan kepada keluarga yang membesarkan bayi baru lahir, dalam setahun pertama per Januari 2023. Dalam 12 bulan setelahnya, subsidi diberikan dengan angka 350 ribu won atau Rp 4,24 juta. 

Manfaat akan meningkat menjadi 1 juta won atau Rp 12,12 juta dalam setahun pertama, dan 500 ribu won atau Rp 6,06 juta untuk 12 bulan setelahnya, mulai tahun 2024. ■