Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Menteri LHK: Untuk Karbon Biru, Kolaborasi Kerja Sangat Penting

Senin, 30 Januari 2023 19:32 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Foto: Istimewa)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan sambutan kunci pada seminar peluncuran hasil studi Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (30/1). Hasil studi IOJI ini bertajuk “Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capital: Blue Carbon Ecosystem Governance di Indonesia”.

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan, kajian Ekosistem Karbon Biru (EKB) yang telah disusun IOJI dengan mengintegrasikan ekosistem laut yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, estuaria atau rawa air payau/rawa air asin, dan terumbu karang, telah cukup menjelaskan potensi Ekosistem Karbon Biru yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon (carbon sequestration and storage) yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

"Jika atas dasar paradigma ecosystem base, maka di antara bagian-bagian studi tersebut menjadi sangat relevan dengan agenda FOLU Net Sink 2030 yang menjadi tekad kita sebagai bangsa," ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Jurus Jitu Hadapi Kekeringan

Siti Nurbaya melanjutkan, studi tersebut akan bisa menjadi arahan tata kelola di Indonesia terkait karbon dengan paradigma ecosystem based, yang mencakup aspek-aspek regulasi, institusi, proses, sistem dan prosedur, partisipasi masyarakat, sistem pembiayaan, data base dan policy excercise and policy making, serta interaksi national (pemerintah pusat) dan sub national (masyarakat, swasta, pemrintah daerah). Terutama bagaimana pola coercive dan cooperatives bisa terbangun dan terjalin baik berkenaan dengan karbon yang dapat dielaborasi, seperti dalam hal peran, tekanan, mandat antar lembaga, pengendalian, asumsi implementasi, sumber inovasi kebijakan dan penekanan implementasi menuju carbon governance.

"Saya sangat menghargai bila usaha awal IOJI ini dapat berkembang pada langkah-langkah lanjut dalam upaya Indonesia kita menuju carbon governance dengan berbagai kemajuan kerja yang telah kita miliki. Saya optimis juga pada sektor ocean dan wetland dimana pada konteks wetland sebagai ekosistem sangat erat relevansi kerja bersama KLHK," tuturnya.

Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, saat ini program terkait karbon biru cenderung berfokus hanya pada satu jenis ekosistem, yaitu mangrove. Sehingga perkembangan karbon biru di Indonesia juga perlu memperhitungkan ekosistem karbon biru penting lain, yaitu ekosistem lamun. Trenggono juga menjelaskan bahwa pengelolaan karbon biru dalam konteks perubahan iklim merupakan bagian penting pada dua dari lima kebijakan Ekonomi Biru yang sedang didorong KKP, yaitu perluasan Kawasan Konservasi Laut hingga 30 persen di tahun 2045 dan Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Baca juga : Bentuk Sekber, Koalisi Gerindra Dan PKB Makin Solid

“Dengan memperluas kawasan konservasi menjadi 30 persen maka ekosistem lamun dan mangrove yang berada di kawasan konservasi berpotensi menyerap sekitar 188 juta ton CO2eq,” ujar Trenggono.

Ada Lima kebijakan Ekonomi Biru yang sedang didorong KKP. Pertama, memperluas dan menetapkan kawasan konservasi baru hingga 30 persen. Kedua, perikanan tangkap terukur berbasis kuota. Ketiga, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan. Keempat, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pengelolaan sampah plastik di laut.

Menanggapi pernyataan positif kedua menteri ini, CEO IOJI Mas Achmad Santosa menyatakan, sekalipun EKB memiliki potensi yang besar dalam mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, kondisi EKB telah lama terancam oleh tekanan antropogenik. Ketika terdegradasi, EKB akan beralih dari penyerap karbon menjadi pelepas emisi karbon yang signifikan.

Baca juga : Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan Sertipikasi Gereja Tanpa Terkecuali

“Degradasi juga merusak perlindungan ekosistem pesisir, serta mengancam penghidupan masyarakat yang bergantung pada EKB. Oleh karenanya, IOJI mendorong supaya Pemerintah Indonesia menjadikan EKB ke dalam kategori critical natural capital,” ucapnya. 

Santosa menegaskan, bukti keilmuan peran EKB sudah sangat jelas. EKB adalah solusi berbasis laut (ocean-based solution) sekaligus sebagai critical natural capital untuk pengendalian perubahan iklim, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.