Sekretariat Pembiayaan Perumahan Diklaim Bakal Tekan Backlog Perumahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah resmi membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Pembentukan Sekretariat Pembiayaan Perumahan itu dilakukan oleh  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama PT Sarana Multigriya Finansial Persero (PT SMF). 
 
Kerja sama tersebut, diteken langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur PUPR Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo di Jakarta, Rabu (25/1). 

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ekosistem pembiayaan perumahan dibentuk untuk dapat bersama mencari solusi atas permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat. 

Baca juga : Kowani Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan Di Forum Internasional

"Penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga. Sementara para pemangku kepentingan dalam perumahan sangat banyak, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, BP Tapera, Bank Pelaksana penyalur pembiayaan perumahan, dan juga pengembang penyedia perumahan. Sehingga dengan dibuatnya ekosistem ini sebagai sekretariat bersama dapat menyeleraskan langkah agar hasilnya lebih optimal," kata Herry.

Dalam waktu dekat, Herry mengatakan, dengan penunjukkan PT SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan dapat menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan, sehingga para pemangku kepentingan di bidang perumahan dapat semakin solid dalam mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan. 

Baca juga : Industri Penerbangan Kita Bakal Kerek Cuan

"Salah satunya dalam perluasan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO). Kami juga fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal/pekerja mandiri melalui menabung di BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah dengan lebih mudah," kata Herry. 

Ditambahkan, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban. Ia  berharap agar sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan dapat melihat semua permasalahan dengan jernih, terutama dalam berinovasi di bidang pembiayaan. 

Baca juga : Meriahkan Perayaan Imlek, 4 Bandara Angkasa Pura I Hadirkan Barongsai

"Pada dasarnya Pemerintah ingin memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, karena memiliki rumah merupakan hak yang dijamin UUD 1945. Namun dari sisi APBN sifatnya terbatas, sehingga kami berharap sekretariat ekosistem dapat memberikan masukan yang independen sebagai solusi pembiayaan perumahan," kata Rionald.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.