Pemerintah Dorong Pembangunan Rendah Karbon Di Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Papua, diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. 

Perdagangan emisi karbon  juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Papua.

Baca juga : Kemendagri Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua

“Paling tidak dari trading carbon-nya itu bisa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang ada di sana. Itu yang kita harapkan, sehingga jangan kita bilang, oh ini kawasan hutan lindung, oh ini kawasan ini, kawasan itu, tapi kok masyarakat tidak lihat manfaat ekonominya,” kata Wempi pada acara temu interaktif bertajuk "Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua" di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2).

Acara yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan), tersebut bertujuan menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi bottleneck implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui skema PRK di Provinsi Papua.

Baca juga : Kebut Penyelesaian Pembangunan, Apartemen Asthana Kemang Incar Penghuni Ekspatriat

Wempi menegaskan, kolaborasi antara Kemendagri dan Kemitraan terkait PRK bisa mempercepat visi besar ke depan supaya kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu juga kementerian/lembaga (K/L) terkait diikutsertakan agar terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Hal ini sebagai upaya mewujudkan tujuan Pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyat Papua menjadi lebih baik.

“Kita bisa bangun, jangan sampai kita terlambat, jadi di awal pembangunan ini, Kemitraan ini ikut bersama bergandeng dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau K/L lain untuk bersama-sama mengawal proses,” terangnya.

Baca juga : Presiden Dan Komnas Perempuan Bahas Penanganan Kasus HAM Masa Lalu

Dia melanjutkan, seiring dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pemerintah akan membuka ruang-ruang pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pembangunan yang masif di Papua itu perlu dikawal agar tidak membawa dampak kerusakan lingkungan.

“Kita bicara untuk ke depan supaya ada manfaat bagi masyarakat Papua, bukan hanya sekadar menjaga lingkungan, tetapi mereka juga bisa diberi manfaat untuk keberlangsungan generasi yang akan datang,” tandasnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.