Menteri Siti Ingatkan Pemda Hati-hati Dalam Perdagangan Karbon

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi mitigasi dan adaptasi untuk memenuhi target NDC, mencakup banyak sektor di Kementerian/ lembaga dan lintas OPD di provinsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan nasional mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) tersebut. 

Pemerintah Daerah juga sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

Baca juga : Menag Minta Pelaksanaan Haji Dilakukan Detil dan Hati-hati

"Jadi eksternalitas lingkungan itu sebetulnya paling kena ke kabupaten/kota. Kalau ada konteks hutan itu naik ke provinsi. Jadi karena eksternalitas itu ada di bawah, maka peran Provinsi sangat besar dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, saat membuka Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Rakerteknas PPI) di Jakarta, seperti keterangan yamg diterima Kamis (2/3).

Siti menjelaskan, dalam Perpres Nomor 98 tahun 2021 mengamanatkan provinsi untuk menetapkan baseline dan target penurunan emisi GRK serta ketahanan, rencana aksi, pelaksanaan aksi dan pemantauan. Pelaksanaan aksi oleh kabupaten dan kota menjadi bagian dari aksi di tingkat Provinsi. Selain itu, terdapat mandat berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional untuk inventarisasi GRK.

Baca juga : Perempuan Semakin Dilibatkan Dalam Pencegahan Terorisme

"Dengan pengaturan tersebut, maka pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional dan sektor menjadi kesatuan dengan tingkat daerah, adanya alignment, atau ada keterkaitan dan koherensinya. Kemudian, menggunakan metodologi yang sama, tidak terjadi double counting dan dapat menghasilkan kinerja yang dalam measurement, reporting, dan verificationnya satu arah atau MRV-able," tuturnya.

Pada konteks nilai ekonomi Karbon, Menteri dari Partai NasDem ini mengingatkan, Pemerintah Daerah untuk berhati-hati agar perdagangan karbon yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan mendahulukan upaya pengurangan emisi GRK secara langsung serta tidak menjadi alat “green washing”. 

Baca juga : Kementerian ESDM Ajak Mahasiswa Manfaatkan Energi Baru Terbarukan

Selain itu, Siti mendorong agar potensi REDD+ dari seluruh wilayah hutan Indonesia dimaksimalkan untuk mendapatkan insentif, memperkuat enabling condition, dan mencegah perpindahan unit karbon ke luar negeri, sehingga target NDC dan Indonesia FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi berharap pertemuan ini, dapat meningkatkan pemahaman, komitmen dan kontribusi dalam pengendalian perubahan iklim.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.