Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah calon jemaah haji Kecamatan Panji, Situbondo, mendeklarasikan dukungan kepada Ketua KPK Firli Bahuri maju sebagai Capres 2024. Firli dianggap mampu membereskan kisruh kenaikan biaya haji.
Salah satu perwakilan kelompok calon jemaah haji, Adam Syafiudin, meyakini Firli mampu membereskan soal kisruh tata kelola biaya haji yang masih memunculkan polemik meski telah disepakati Rp 49,8 juta.
"Harus dibenahi dulu tata kelola biaya hajinya," kata Adam dalam pernyataan kepada media, Selasa (28/2).
Besaran biaya haji 2023 yang disepakati Rp 49,8 juta dinilai masih terlampau besar. Apalagi jika dilihat lebih jauh biaya penerbangan yang disepakati dengan Garuda Indonesia sebesar Rp 32 juta. Item biaya penerbangan itu dianggap terlampau tinggi.
Baca juga : Wamenag Gulirkan Ide Pembentukan Tim Umrah Dan Haji Indonesia
Menurutnya, biaya penerbangan itu tak masuk akal. Sebab, biaya umrah sekitar Rp 30 juta-an sudah mencakup akomodasi dan biaya lainnya. Nah, kenapa biaya haji jadi melambung tinggi.
Karena itu, dia meminta KPK dengan fungsi pencegahan bisa membereskan buruknya tata kelola biaya haji yang merugikan calon jemaah. KPK harus turun mensupervisi penyelenggaraan haji Indonesia.
"Nggak boleh ada dana haji yang dikorupsi atau di-mark up satu rupiah pun. Negara harus hadir untuk rakyatnya," tegasnya.
Terlebih, bila nanti disepakati bahwa biaya tersebut harus dilunasi tiga bulan sebelum keberangkatan atau 1 bulan ke depan. Jelas sangat memberatkan calon jemaah.
Baca juga : Partai Besar, Golkar Harus Majukan Kader Sendiri Jadi Capres 2024
Oleh karena itu, Adam setuju dan mendukung rekomendasi hasil kajian KPK yang minta pemerintah melakukan efisiensi penyelenggaraan haji. Termasuk memperbaiki kinerja investasi serta penempatan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat.
“Jangan semua kenaikan biaya dibebankan ke jemaah, mesti cari solusi,” katanya.
Sementara, Sugiyanto Khairuddin yang juga calon jemaah haji, menambahkan, pihaknya mendeklarasikan dukungan kepada Firli untuk maju di Pilpres 2024 agar bisa membenahi tata kelola biaya haji.
“Jemaah yang sudah lama setoran khawatir tak mampu bayar tambahannya, karena memang besar sekali. Karena itu, kami sepakat suarakan ini,” ujarnya.
Baca juga : Hensat: Totalitas Sejahterakan RI, HT Pantas Jadi Cawapres
Firli dinilai memiliki kapasitas untuk menyelesaikan kisruh kenaikan biaya pelaksanaan haji yang sudah disepakati antara Kementerian Agama dengan DPR, agar tidak ada korupsi dalam pelaksanaannya.
“Kami dukung kerja KPK. Dari jauh hari kami juga sepakat mendukung Ketua KPK maju Pilpres untuk menghabisi koruptor,” tandasnya.
Secara khusus, Sugiyanto meminta Firli mengawal ketat pengelolaan dana haji serta mengungkap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Karena yang naik haji ini tidak semua orang kaya, ada yang hasil nabung seumur hidup, hasil kerja keras, hasil jual tanah macam-macam. KPK harus memastikan tidak ada korupsi,” pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
