Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kemendagri, KPU, DKPP Dan Bawaslu Kumpul Di IPDN Jatinangor

Gas Terus, Pemilu Tak Ditunda

Rabu, 15 Maret 2023 07:50 WIB
(Dari kiri) Moderator Brigita Manohara, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat Seminar Nasional Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3). (Foto: Istimewa)
(Dari kiri) Moderator Brigita Manohara, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat Seminar Nasional Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat diminta tenang menyikapi isu politik yang berkembang. Jangan sampai termakan hoax. Pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal, nggak bakal ditunda.  

Kepastian Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal ditegaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dan Ketua Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Serta Ketua Dewan Ke­hormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Ketua Bawaslu yang diwakili Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha.

Hal itu disepakati, saat mereka berkumpul di Seminar Nasional, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

Seminar ini bertema Kesia­pan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewu­judkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat itu digelar dalam memperingati Dies Natalis Ke-67 IPDN.

Baca juga : Pakar: Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Memutuskan Pemilu Ditunda

Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, penyelenggaraan seminar nasional dengan mengangkat hot topic pemilu ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pe­milu.

Sebab, keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu, tapi juga harus mendapat du­kungan. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media massa dan seluruh ma­syarakat Indonesia.

Hadi mengatakan, pemilu merupakan salah satu pilar de­mokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat.

“Kita sebagai bagian dari ma­syarakat Indonesia harus men­dukung penuh penyelenggaraan pemilu, yang merupakan ama­nah, tercantum dalam kalender konstitusi, yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan,” tegas Hadi.

Baca juga : Kemendagri Perkuat Satpol PP dan Satlinmas Hadapi Pemilu 2024

Dalam kesempatan itu, Bahtiar menegaskan, Pemerintah tak pernah berencana melaku­kan penundaan pemilu. Menu­rutnya, isu tersebut hanya di­ucapkan oleh segelintir pihak saja. Hingga saat ini, Pemerintah tak pernah melakukan penyu­sunan aturan terkait penundaan pemilu.

“Pemerintah tidak pernah ber­pikir menunda-nunda pemilu,” tegasnya.

Bahkan, kata dia, kalau ada pi­hak yang memaksa akan melaku­kan penundaan pemilu, dia akan pasang badan.

“Saya bisa pastikan, akan kami lawan. Saya sebagai Dirjen Polpum, siapapun yang coba-coba melawan konstitusi yang ingin menunda Pemilu,” te­gasnya.

Baca juga : Jadi WNI, Shayne Mimpi Bawa Timnas Tembus Piala Dunia

Dia megatakan, diskusi yang membahas tentang ketatanega­raan memang tidak dilarang. Namun, niat untuk mengubah konstitusi harus dihentikan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.