Dark/Light Mode

Kemendagri, KPU, DKPP Dan Bawaslu Kumpul Di IPDN Jatinangor

Gas Terus, Pemilu Tak Ditunda

Rabu, 15 Maret 2023 07:50 WIB
(Dari kiri) Moderator Brigita Manohara, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat Seminar Nasional Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3). (Foto: Istimewa)
(Dari kiri) Moderator Brigita Manohara, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, saat Seminar Nasional Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat, di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (14/3). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Hasyim Asy’ari memastikan penyelenggaraan Pemilu Seren­tak 2024 akan berjalan sesuai jadwal.

“KPU memastikan pemilu jalan terus, yaitu 14 Februari 2024. Segala upaya menuju ke arah situ, kami jalan terus,” tutur Hasyim.

Terkait banding terhadap gu­gatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024, dikatakan Hasyim, KPU telah menyam­paikan memori dan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 10 Februari lalu.

Dia menegaskan, isu penundaan Pemilu 2024 tidak benar jika mengacu kepada amar putusan dari PN Jakarta Pusat.

Baca juga : Pakar: Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Memutuskan Pemilu Ditunda

“Jika membaca amar putusan PN Jakarta Pusat, tidak benar kalau itu dimaknai penundaan pemilu,” terangnya.

Sedangkan Herwyn Malonda menjelaskan, isu strategis dan permasalahan dalam menga­wasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Yaitu, memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan peli­batan dari masyarakat.

Herwyn mengatakan, berkaca dari pengalaman pemilu lalu, terdapat sejumlah isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Isu strategis itu meliputi netralitas penyelenggara pe­milu.

“Menjadi penting dalam men­jaga kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pe­milu,” terangnya.

Baca juga : Kemendagri Perkuat Satpol PP dan Satlinmas Hadapi Pemilu 2024

Sedangkan, Heddy Lugito menyoroti fenomena pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, mekanisme Pe­milu saat ini belum berhasil melahirkan pemimpin yang bersih.

“Faktanya, para pejabat produk pemilu masih banyak yang terjerat kasus korupsi,” jelasnya.

Dia lantas menyinggung data yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2021. Data tersebut mencatat, ada 589 Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota tersandung perkara korupsi.

Baca juga : Jadi WNI, Shayne Mimpi Bawa Timnas Tembus Piala Dunia

Masih pada tahun yang sama, sebanyak 429 kepala daerah yang dipilih melalui pilkada tersandung perkara rasuah.

Dia juga menyebut, berdasar­kan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga saat ini banyak ASN yang belum netral. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.