Mendagri: Belum Ada Struktur Detail Perangkat Daerah di Ibu Kota Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengaku belum ada pembahasan detil soal struktur perangkat daerah soal ibu kota baru. "Perasaan saya nggak ada sampai pembahasan detail, tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas, nggak ada (pembicaraan) nanti dipimpin Wali Kota atau oleh Gubernur kota administratif, nggak ada," ujar Tjahjo, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8). "Tugas saya hanya menyiapkan itu, termasuk kalau soal e-KTP bagaimana, itu belum sampai ke sana," imbuhnya.

Menurut Tjahjo, Kemendagri mengusulkan agar ibu kota baru itu bukan daerah otonomi baru, provinsi baru, maupun kabupaten baru. "Itu adalah fokus seperti Putrajaya di KL (Kuala Lumpur) itu loh. Ada area yang khusus untuk pemerintahan. Itu aja prinsipnya," ungkap politisi PDIP itu. 
Putrajaya merupakan daerah di antara Kuala Lumpur dan bandara yang dijadikan ibu kota Malaysia. Tjahjo mengaku belum mengetahui provinsi mana yang ditunjuk secara resmi oleh Presiden Jokowi sebagai ibu kota baru. 

Baca juga : OSO Persilakan Jokowi Pilih Daerah Mana Pun di Kalimantan untuk Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur. Meski begitu, Sofyan mengaku belum tahu di mana lokasi spesifiknya.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang, mengatakan, pihaknya segera bersiap melakukan tindak lanjut setelah Presiden Jokowi mengumumkan resmi pemindahan ibu kota. "Ya kita harus semua siap dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kemungkinan rawan sosial, kesejahteraan sosial itu pasti akan kita siapkan," kata Agus. 

Baca juga : Momen Idul Adha, OSO Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu

Untuk angka kemiskinan, Agus mengaku tak terlalu khawatir. Sebab, Kalimantan Timur (Kaltim) disebut memiliki penduduk yang relatif sedikit. Karenanya Kemensos akan fokus menyiapkan kesejahteraan sosial penduduk Kaltim ini.

"Saya kira daerah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota baru itu relatif daerah yang baru. Sehingga lahannya relatif kosong, tidak terlalu banyak penduduk. Sehingga saya yakin tidak ditemukan angka kemiskinan yang tinggi, memang lahannya kosong, lahannya baru," tutur politikus Golkar ini. 

Baca juga : Berikut 4 Rekomendasi Teknologi Keamanan Canggih Untuk Ibu Kota Baru

Yang pasti, beberapa syarat penting yang harus dimiliki daerah untuk dijadikan ibu kota adalah daerah itu tidak rawan bencana dan tak memiliki masalah ekonomi. "Kalau menurut saya, syarat yang paling penting dalam kita memindahkan Ibu Kota itu, dia harus betul-betul bebas bencana, dia tidak boleh daerah yang rawan bencana. Kedua, tentu masalah ekonomi," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.