Dark/Light Mode

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dikebut

Studi Kelayakan Digarap Perusahaan Asal China

Kamis, 25 April 2024 07:00 WIB
Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Foto: Future Publishing via Getty Imag/Future Publishing
Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Foto: Future Publishing via Getty Imag/Future Publishing

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tengah mendorong percepatan studi kelayakan (feasibility study) pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Fase ini akan digarap China Railway Design Corporation (CRDC).

Presiden Jokowi mendesak, percepatan studi kelayakan proyek jalur kereta cepat hingga Surabaya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi seusai Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

“Bapak Presiden (Jokowi) me­nilai, perlu adanya percepatan pe­nyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase (kereta cepat) ke Surabaya,” ungkap Retno.

Menanggapi kabar ini, Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengaku, tidak terlibat melakukan studi kelayakan per­panjangan kereta cepat hingga ke Surabaya. Peran KAI dalam studi kelayakan tersebut hanya sebagai rekanan atau coun­terpart untuk lembaga, yang nantinya ditunjuk melakukan kajian tersebut.

Dan sejauh ini, lanjut Agus, belum ada arahan dari Pemerin­tah kepada KAI untuk turut serta dalam kajian itu.

Baca juga : Zulhas: Seminggu Lagi Normal

“Kami tidak ikut (dalam studi kelayakan). Lembaga yang mengkaji itu sudah ditentukan, kalau tidak salah dari CRDC (China Railway Design Corpo­ration). Mereka yang bertang­gung jawab untuk semua studi, terkait kereta cepat,” ujar Agus di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain menggarap studi kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kata dia, CRDC ber­pengalaman dalam merancang studi untuk proyek serupa di Laos.

Ia menuturkan, studi yang dilakukan CRDC, salah satunya akan mengeluarkan perkiraan nilai proyek infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Sementara peran KAI sebagai counterpart dalam kajian tersebut, adalah merespons per­tanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dilayangkan CRDC dan pihak konsultan terkait lainnya.

Namun ia menegaskan, pi­haknya siap terlibat all out dalam proyek perpanjangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

“Yang penting, struktur (bi­aya) proyeknya harus sesuai, supaya tidak membebani peru­sahaan,” ucapnya.

Baca juga : Bos DPRD Malu Ada Rumah Kumuh Dekat Istana Negara

Di samping itu, kajian-kaji­an terkait lainnya akan dilak­sanakan lembaga yang berbeda. Misalnya, survei terkait proyeksi jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang lalu, digarap Pusat Pengujian, Pengu­kuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (POLAR UI).

“Kalau nilai proyek (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya) dan infrastrukturnya seperti apa, itu nanti akan dikeluarkan CRDC,” terangnya.

Ajukan Keringanan

Tak hanya itu, KAI telah mengajukan permohonan sejumlah keringanan biaya kepada Pemerin­tah, melalui Komite Kereta Cepat.

Adapun Komite Kereta Cepat diketuai Menteri Koordinator Bi­dang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ia menegaskan, hal ini untuk menjaga kondisi keuangan per­seroan usai cairnya pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk pembayaran biaya bengkak Kereta Cepat Whoosh.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pinjaman yang diberikan CDB akan masuk sebagai utang yang ditanggung KAI.

Baca juga : Tim Garuda Muda Siap Bekuk Taeguk Warriors

Mengingat posisi KAI sebagai pemimpin (lead) dalam kon­sorsium BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia, yang memegang saham utama sebesar 51,37 persen PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Lalu, PSBI dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Chi­na, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd membentuk perusahaan patungan, bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator Whoosh.

Sayangnya, hingga saat ini pembahasan terkait pemberian keringanan-keringanan tersebut masih terus dilakukan.

“Sudah kami ajukan ke Komite Kereta Cepat, keputusan­nya nanti di situ. Kami minta dukungan ke Pemerintah, karena kalau biaya infrastruktur dibe­bankan ke operator, akan berat sekali,” akunya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.