Genjot Program Serasi, Mentan Tantang Sumsel Buka Lahan Rawa Hingga 200 Ribu Hektare

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menantang Sumatera Selatan (Sumsel) kejar target 200 ribu hektare lahektaren rawa baru hingga Oktober 2019. Tantangan ini disampaikan Mentan di acara Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Luas Tambah Tanam dan Serasi 2019, di Hotel Hektarerper, Palembang, Selasa (27/8). Hektaredir dalam rapat ini antara lain Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Dandim Wilayah Sumatera Selatan dan SKPD terkait.

Mentan serius menjadikan Sumsel menjadi lumbung pangan nasional lewat optimalisasi lahektaren rawa ini. Ada 3 Kabupaten yang dipacu luas tambah tanamnya, yakni Banyuasin, Ogan Kemelir Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin. "Untuk mendukungnya, Kita sudah siap 118 eksavator yang untuk provinsi Sumatera Selatan, jika target tercapai maka eksavator akan ditambah lagi," ujar Mentan Amran.

Menurut Amran, potensi Sumsel sangat besar. Bila tahun sebelumnya Sumatera Selatan berada di peringkat ke-8 untuk penyumbang pangan nasional, saat ini sudah berada diperingkat 5. "Dan akhir tahun Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan berada di peringkat 3 penyumbang pangan nasional," ucap Amran.

Baca juga : Bapennas Nilai Program Mentan Pacu Pertumbuhan Daerah

Untuk mencapai peringkat 3 besar, Mentan tidak mau main-main dalam bekerja. Dia mendesak target 200 ribu hektare segera dikebut. Sebab itu, dilakukan percepatan tanam dengan pertanian modern yang selama ini dia gagas. "Dengan target Serasi untuk Sumatera Selatan, pada tahun 2021 program ini akan membawa Sumatera Selatan berada di peringkat pertama penyumbang pangan nasional," tambahnya.

Kementerian Pertanian menargetkan program Serasi pada tahun ini 200 ribu hektare. Tambahektaren tahun berikutnya 500 ribu hektar yang memiliki nilai sebesar Rp 14 triliun untuk kenaikan pendapatan petani Indonesia.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan, sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. Provinsi ini mendapatkan kuota lebih kurang 200.000 hektare dalam program Serasi dan hektarempir separuh lokasinya berada di Kabupaten Banyuasin, yang kondisi alamnya rawa dan lebak. "Saat ini Sumsel menjadi penyumbang pangan terbesar kelima di Indonesia. Dengan adanya program Serasi ini, target berikutnya ada di posisi ketiga," ujar Herman Deru.

Baca juga : Sepasang Harimau Sumatera; Bonita dan Atan Bintang Dilepasliarkan di Riau 

Ia menyambut baik adanya terobosan pemerintah pusat melalui Kementan, yang telah merealisasikan program Serasi di Sumsel. Dia optimistis program ini akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatera Selatan.

"Melalui program ini, kita berhektarerap ada peningkatan produksi, jika sebelumnya tujuh ton per hektare naik menjadi delapan ton setiap hektare. Saya ajak petani untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur PH air dan tanah sebelum menanam benih," jelasnya.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, progres hingga 27 Agustus 2019, sudah dilakukan SID seluas 167.644 hektare dan SP2D 111.690 hektare dengan nilai Rp 334,7 miliar.

Baca juga : Menpora Apresiasi Kreator Aplikasi Difabel yang Karyanya Hingga ke Amerika

Program Serasi Sumsel ini tersebar di berbagai daerah. Banyuasin  82.559 hektare dengan 67 excavator, Muba 35.143 hektare dengan 12 excavator, OKI  67.948 hektare dengan 19 excavator, Ogan Ilir 1.200 hektare, 
oku timur 4.000 hektare dengan 6 excavator, Muratara 1.000 hektare dengan 3 excavator, Pali 5.850 hektare dengan 2 excavator, OKU 300 hektare dengan 1 excavator dan Muara Enim 2.000 hektare dengan 3 excavator. "Akan ada langkah strategis. Salah satunya memetakan posisi excavator dan membuat rencana (road map) pergiliran excavator. Pekerjaan dilaksanakan simultan antara penggunaan excavator dan pekerjaan saluran kecil (kwarter) melalui padat karya petani," jelas Sarwo Edhy.

Selain itu, juga ada pendampingan aspek penyelesaian teknis, administratif dan keuangan di tingkat UPKK/Gapoktan dan Dinas. Pengawalan percepatan kegiatan juga akan melibatkan TNI, Kejaksaan Agung, Penyuluh dan PJ yang ditunjuk dari pusat, provinsi, dan kabupaten. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.