Bulan ini, Menkeu Bahas Anggaran Ibu Kota Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian keuangan akan membahas anggaran pemindahaan ibu kota baru dalam rancangan APBN 2010, bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  pada bulan ini.

Kebijakan anggaran terkait pemindahan ibu kota bisa diputuskan jika perencanaan sudah matang. Rencana pemindahan ibu kota setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun. 

“Isu tersebut akan kita lihat dahulu perencanannya secara matang. Sekarang kanbelum,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta.

Menkeu menuturkan, untuk sementara Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 masih dalam tahap perencanaan. Sri belum menjelaskan, terkait rencana untuk memasukkan alokasi untuk rencana pemindahan ibu kota tersebut. Pada Mei ini, ia akan mulai membahas rancangan APBN 2010 bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Baca juga : Menteri Basuki Pindah Ibu Kota Butuh Waktu Lama

Menurut Sri, Kemenkeu sebagai otoritas fiskal akan menunggu perencanaan matang dari Bappenas dan Kementerian PUPR yang bertugas dalam merancang pembangunan ibu kota baru Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimujono sudah meninjau pengalaman negara lain di dunia dalam melakukan pemindahan ibu kota.

“Ada modus-modus atau cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda. Jadi untuk saat ini kita akan menunggu sampai perencanaan itu matang,” katanya.

Perencanaan yang matang akan memberikan estimasi pendanaan yang jauh lebih akurat. Tahap selanjutnya, adalah strategi dan teknis untuk memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan. 

Menkeu mengatakan, tidak akan membuat berbagai macam analisa jika tidak ada perencanaan yang detail terkait pemindahan ibu kota. “Jangan kita membuat berbagai macam analisa, sementara perencanaan belum dilakukan secara detail,” ujarnya.

Baca juga : Hari Ini, Menteri Agama Diperiksa KPK

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah memiliki konsep perencanaan terkait pemindahan ibu kota negara.

"Concept design kami bisa ditempatkan di mana saja, tetapi ini baru concept design," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan, pemindahan Ibu Kota negara membutuhkan waktu panjang, karena bukan hanya penentuan lokasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi persyaratan regulasi mesti dipenuhi. "Proses perjalanan pemindahan ibu kota negara masih panjang. Semua sektor harus diperhatikan. Tidak bisa dilakukan terburu-buru," ujarnya.

Menurut dia, selain perencanaan yang masif terkait pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, juga harus menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, menurutnya, pihaknya telah memiliki konsep perencanaan terkait hal tersebut. "Tapi ini baru concept design loh," ucapnya.

Baca juga : Menlu Korsel Sowan Ke Jakarta, Bahas Peningkatan Kerja Sama

Soal wilayah, Pria jebolan UGM ini mengaku, belum mengetahui lokasi yang akan dipilih sebagai ibu kota baru untuk menggantikan DKI Jakarta.  "Lokasinya di mana, saya sendiri belum tahu.Namun yang pasti untuk pemindahan ibu kota membutuhkan perencanaan yang sangat massif,” tegasnya. 

Sebelumnya, dalam rapat terbatas cabinet, Presiden Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Pilihan tersebut, merupakan opsi ketiga dari total tiga opsi yang diusulkan Bappenas. Adapun opsi pertama yang sebelumnya diusulkan, menetapkan distrik pemerintahan tetap di Jakarta dan kawasan khusus pemerintahan di sekitar Istana Negara. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah sekitar Jakarta dengan jarak antara 50 sampai 70 kilometer. (QAR)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.