Sebelum KTT Di Labuan Bajo, Menteri ASEAN Kumpul Di Bali Bahas Sosial Budaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bakal memimpin ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Councils Meeting.

Dalam forum tersebut, bakal membahas empat dokumen penting yang harus disepakati para pemimpin negara ASEAN.

"Keempat dokumen tersebut nantinya akan dibawa ke KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023," kata Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional, Joko Kusnanto Anggoro, di Bali, Sabtu (6/5).

Keempat dokumen tersebut terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan perdesaan.

Dokumen pertama yakni ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative adalah deklarasi yang bertujuan untuk mengarusutamakan pendekatan One Health (integrasi Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan) ke dalam sistem kesehatan nasional dan regional. 

Baca juga : Sukseskan KTT ASEAN Labuan Bajo, ASDP Pastikan Kesiapan Hotel Meruorah

Hal ini untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap potensi risiko kesehatan. Menurutnya, negara negara ASEAN kemungkinan besar akan dihadapkan pada potensi resiko kesehatan seperti Pandemi Covid-19.

“Yang pertama, one health Initiative itu karena ada pengalaman pengalaman di masa lalu terkait dengan Pandemi Covid-19 dan seterusnya,” terangnya. 

Dokumen kedua yang akan dibahas dalam pertemuan para menteri ASEAN tersebut yakni ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations.

Deklarasi tersebut menekankan komitmen ASEAN untuk melindungi dan memperkuat ketahanan pekerja migran dan keluarganya dalam situasi krisis.

Masalah tersebut penting dibahas karena buruh migran sering dilanda beberapa krisis misalnya karena adanya bencana, persoalan politik, dan persoalan tempat mereka bekerja.

Baca juga : Dukung KTT ASEAN Di Labuan Bajo, Toyota Serahkan 65 Unit bZ4X Ke Setneg

Dokumen ketiga yang dibahas yakni ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers.

Deklarasi tersebut mendorong kerja sama regional dalam memastikan kesejahteraan serta kondisi kerja yang layak bagi para nelayan migran.

“Dokumen yang ketiga itu sebenarnya mirip terkait konteks perlindungan migran juga tapi terkait dengan perlindungan misalnya nelayan tentu saja (nelayan) dihadapkan pada persoalan yang berbeda,” bebernya. 

Sementara dokumen Keempat yakni ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network.

Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui pembentukan jejaring desa ASEAN.

Baca juga : Gas Terus, Pemilu Tak Ditunda

Kusnanto mengatakan, pedesaan adalah salah satu karakter negara Asia Tenggara. Apabila ada kerja sama antara desa berbeda negara yang ada di perbatasan, maka akan berdampak yang sangat positif, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya.

Ia menegaskan, keempat dokumen tersebut penting dibahas karena merupakan salah satu wujud untu membawa ASEAN agar mempunyai makna yang kongkrit bagi masyarakat.

“Tapi intinya sama jadi ini untuk agar ASEAN itu lebih punya makna secara kongkrit sehingga kita membicarakan masalah masalah yang besar,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.