Menko PMK Cek Progres Penanganan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Dan Penurunan Stunting Di Sidoarjo

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (21/5).

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK berdialog dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mendengarkan langsung permasalahan dan progres penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di wilayah tersebut.

Berdasarkan laporan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto tahun 2022 persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,32 persen. Presentase ini menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2,36 persen.

Sementara berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang telah dipadu padankan dengan DTKS jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten sidoarjo yang berada di desil 1 berjumlah 15.986 orang yang tersebar di 18 kecamatan.

Jumlah ini menurun dibanding data awal sebesar 34.728 orang. Menurut Andjar, dari data tersebut masih ada terdapat 1645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial.

"Angka tersebut menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten Sidoarjo," kata Andjar.

Menurut Andjar, program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo.

Baca juga : Menko PMK: Penanganan Stunting Harus Terus Berkelanjutan

Antara lain, bantuan untuk siswa dan mahasiswa keluarga miskin, bantuan rehabilitasi sanitasi dan rumah tidak layak huni, dan bantuan makanan gratis bagi lansia dan disabilitas berat.

Lalu, bantuan pangan non tunai, dan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

"Intinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen kuat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan sebagai program prioritas Pemerintah Pusat," ungkap Andjar.

Dalam arahannya, Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional yaitu 0 persenkemiskinan ekstrem dan 14 persen prevalensi stunting pada 2024.

"Alhamdulillah tadi saya dengar laporan pak sekda dan lihat proses penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita dengan antropometrinya oleh bidan sudah baik,” ungkap Muhadjir.

Berdasarkan data prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1 persen atau meningkat 1,3 persen dibanding 2021.

Menko Muhadjir meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menambah Antropometri dan USG di Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga : Wapres Harap Kemendes PDTT Tingkatkan Kapasitas Pendamping Desa

Hal tersebut agar pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil dapat secara maksimal dilakukan oleh semua puskesmas dan posyandu di Kabupaten Sidoarjo.

Muhadjir mengatakan, Pemerintah Daerah cukup mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes untuk pengadaan kedua alat tersebut.

Jika sudah ada dalam alokasi DAK dan APBD untuk USG dan Antropometri, Muhadjir meminta dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat. Tidak hanya bagi bayi stunting, tapi juga untuk yang tidak stunting.

Terakhir, Muhadjir juga meminta dinas kesehatan menanggung biaya pemeriksaan USG sebulan sekali untuk ibu hamil di Rumah Sakit.

Menurut Menko Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa.

Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.

"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita," ungkapnya.

Baca juga : Siapkan Jurus Jitu, Wapres Patok Kemiskinan Ekstrem 0 Persen 2024

Muhadjir mengatakan, untervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena menurutnya, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.

Dalam kunjungannya, Muhadjir menyaksikan kegiatan penimbangan balita yang dijadikan salah satu tema Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH.

Perpaduan kerja pendamping PKH-Kementerian Sosial dan bidan desa adalah praktik baik keterpaduan penanganan kemiskinan dan stunting.

Kolaborasi lintas Bidang akan mempercepat penghapusan miskin ekstrrm maupun penurunan stunting.

Terakhir, Muhadjir meminta kepala desa untuk mengalokasikan dana desa dalam hal pemenuhan makan bergizi bagi ibu hamil serta menekankan khusus penanganan kemiskinan ekstrem individu yang berada di desil 1 bisa diberikan bantuan lebih dari satu sejenis bantuan sosial baik dari APBD, CSR, atau dana desa.

Saat berdialog dengan masyarakat Kelurahan Sidoklumpuk, Muhadjir mendapati masih ada warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan.

Muhadjir langsung meminta warga yang belum terdaftar langsung didata dan dimasukan BPJS Kesehatan. Di akhir dialog, Menko PMK menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga Kelurahan Sidoklumpuk.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.