Mahfud MD: Negara Hadir Di Perbatasan Dan Pulau Terluar

RM.id  Rakyat Merdeka - Perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia. Karenanya Pemerintah telah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD, dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023, di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (15/6).

"Secara tegas Presiden menyatakan bahwa negara harus hadir di perbatasan agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," papar Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bodang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud terbang dari Pulau Moa menuju Pulau Meatimiarang. Mahfud menyambangi Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di pulau Meatimiarang, salah satu dari Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT), berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Negara Hadir Di Perbatasan Dan Pulau Terluar

Selain melakukan pemantauan udara dengan Helikopter AW169, Mahfud yang didampingi Mendagri, Gubernur Maluku dan Bupati Maluku Barat Daya juga dialog sekaligus menyerahkan bantuan kepada Satgas Pamputer dan masyarakat.

Menurut Mahfud, Presiden Republik Indonesia sangat menaruh perhatian besar dalam upaya membangun perbatasan.

"Saya tegaskan bahwa BNPP siap menghadirkan buah pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Mahfud disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir.

Pada tahun 2023, lanjut Mahfud, Pemerintah telah menganggarkan sebesar 7,717 Triliyun Rupiah lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupan/kota pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Baca juga : Biaya Ganti Rugi Perawatan David Ozora Tembus Angka Ratusan Miliar

"Harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan," imbaunya.

"Saya selaku Ketua Pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perbatasan," ujar Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Mahfud menambahkan, upaya pemerintah dalam membangun perbatasan secara bertahap telah berhasil mengubah wajah perbatasan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

"Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat berupa pengelolaan sumber daya dan potensi kawasan sangat progresif meninggalkan keterisolasian dan ketertinggalan," tuturnya.

Baca juga : Generasi Muda Harus Ikut Kampanyekan Perdamaian, Toleransi, Dan Persatuan

Mahfud menyakini, upaya menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran, dapat mewujudkan perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

"Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban," pungkas Mahfud. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.