Kemenag Mau Ubah Kesan Kolot Pesantren Lewat PKPPS

RM.id  Rakyat Merdeka - Melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar FGD bertajuk Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Angkatan 2 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/10).

Kemenag mengundang beberapa perwakilan tim inti Pokja Pendidikan Keseteraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) untuk pengelolaan lembaga.

Pada pembukaan acara tersebut, Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, ada isu-isu terkini yang harus dijawab melalui penguatan tata kelola kelembagaan PKPPS.

Baca juga : Korupsi Gereja Mimika, KPK Tahan 3 Kontraktor Dan PNS

"Pesantren tidak lagi steril dari dunia luar lembaga karena pesantren sudah mulai menjadi sorotan oleh siapa pun, entah itu dari orangtua, aparat dan masyarakat sipil lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagaimana mengubah paradigma pesantren yang kolot dari sisi penguatan tata kelola," jelas Waryono memberikan arahan dalam pembukaan acara tersebut via Zoom Meeting.

Waryono menambahkan, PKPPS harus menjawab tantangan lainnya, yaitu menyikapi perkembangan zaman dari sisi tata kelola. Menurut dia, pembelajaran boleh salaf, tetapi tata kelola harus dikuatkan secara modern.

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Rahmawati juga menyatakan, legalitas konsep tata kelola pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah akan diselesaikan kegiatan tersebut sematang-matangnya dalam kegiatan penguatan di Makassar.

Baca juga : Kemenag Imbau Shalat Gaib Untuk Korban Gempa Maroko Dan Banjir Bandang Libya

Sementara Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Prov Sulawesi Selatan Mulyadi mengungkap beberapa isu krusial yang harus disikapi dalam penguatan tata kelola kelembagaan PKPPS Ada tiga isu krusial yang sering terjadi akhir-akhir ini dan harus perlahan dicarikan solusinya dalam tata kelola kelembagaan PKPPS.

"Di antaranya adalah bagaimana tata kelola menjawab anti-perundungan dan kekerasan seksual, ekstrimisme dan bagaimana kelembagaan PKPPS menyikapi vokasi pada pesantren," terang Mulyadi.

Sebagai informasi, kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan tersebut dilaksanakan pada 5 hingga 7 Oktober 2023 di Hotel Almadera Makassar.

Baca juga : Kompak Kunci Madura United Tetap Teratas Di Pentas Liga 1

Sementara itu, narasumber pada kegiatan ini adalah Abdul Majid Muslim (Ketua Umum DPP Pokja PKPPS), Aprilia Sakti (Sekretaris Umum DPP Pokja PKPPS), Abdul Bari (Ketua Pokja PKPPS Jawa Timur) dan Adi Saputra (Wakil Ketua Pokja PKPPS Nasional).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.