Waka BPIP: Standar Kompetensi Jabatan Dukung Transformasi ASN

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono mengatakan, pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berlandaskan prinsip merit. 

Artinya pengisian jabatan ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan faktor politik, ras, agama, gender, dan faktor-faktor pribadi lainnya.

Hal tersebut dikatakan Karjono saat membuka secara resmi Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Petunjuk Teknis Manajemen Talenta di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Semarang, Selasa (10/10).

Acara ini bertujuan menyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPIP dan petunjuk teknis untuk manajemen talenta. Dengan tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), ASN di BPIP dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena mereka akan memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial budaya yang sesuai. 

Baca juga : Rayakan HUT ke-3, PPLI Gelar Seminar Kolaborasi Jaga Ketahanan Pangan

"SKJ ini juga merupakan bagian dari infrastruktur yang diperlukan dalam menjalankan Manajemen Talenta di lingkungan BPIP," kata Karjono. 

Karjono menekankan, pentingnya Manajemen Talenta yang berlandaskan merit. Menurut dia, manajemen talenta adalah prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari kepentingan pribadi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, BPIP berusaha untuk mengelola talenta dengan efisien dan meraih keselarasan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan organisasi.

Pentingnya manajemen ASN juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menekankan bahwa Manajemen ASN harus menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, etis, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi.

Selain membahas manajemen ASN, Karjono juga menyoroti RUU ASN yang baru disahkan pada 30 September lalu. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dalam pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan anggota Polri.

Baca juga : HUT Ke-85, Sinar Mas Fokus Dukung UMKM Dan Transisi Energi

Menurut Karjono, pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan anggota Polri harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Hal ini penting agar ASN yang menduduki jabatan memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

"Integritas dan independensi ASN harus tetap dijaga, terlepas dari perubahan peraturan yang ada," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum dan SDM BPIP, Tri Purno Utomo menegaskan, tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk menarik, mengidentifikasi, mengembangkan, mempromosikan, dan mempertahankan ASN berpotensi tinggi sebagai aset berharga bagi organisasi.

"Manajemen talenta ini memiliki peran penting dalam menarik, mengidentifikasi, mengembangkan, mempromosikan, dan mempertahankan ASN yang memiliki potensi tinggi. Mereka merupakan aset berharga bagi organisasi kita dan menjadi strategi kunci dalam menghadapi tantangan profesionalisme ASN dan pola rekrutmen yang terbuka untuk jabatan-jabatan strategis," tegasnya.

Baca juga : Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Sri Hadiati Wara Kustriani, Sekretaris Utama Dr. Adhianti, dan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Tri Purno Utomo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.