Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Amankan Pelantikan DPR, Hadi Tjahjanto Kerahkan 6 Ribu Personel TNI
Selasa, 1 Oktober 2019 06:58 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan ribuan prajurit untuk mengaman kan pelantikan Anggota DPR/MPR Periode 2019-2024 hari ini.
“Untuk pelantikan anggota DPR/MPR, kami kerahkan6.000 personel. Sedangkan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden, TNI sedikitnya akan mengerahkan sekitar 8.500 personel,” ungkap Hadi, usai Apel Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur kemarin.
Hadi mengatakan, pihaknya sudah memetakan titik-titik yang menjadi pusat pengamanan. Antara lain, pintu utama DPR/ MPR, Pejompongan, perempatan Slipi, Palmerah, Petamburan, pintu belakang gedung DPR/ MPR, dekat Lampangan Tembak.
Baca juga : Kawal Pelantikan DPR, TNI Kerahkan 6.000 Personil
Selain itu, sekitar kawasan Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi seperti pusat perbelanjaan Glodok. Menurut Hadi, untuk pengamanan pelantikan anggota DPR, pihaknya akan memperbanyak pengamanan di dekat Stasiun Palmerah.
Tujuannya untuk mencegah pengunjuk rasa mengambil batu dari area rel kereta. Selain itu, mencegah mereka masuk dari area masjid.
“Mudah-mudahan pelantikan anggota DPR/MPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar,” kata Hadi.
Baca juga : Mantan Mentan Apresiasi Kemajuan Modernisasi Pertanian
Seperti diketahui, gelombang aksi unjuk rasa meningkat. Selama sepekan ter akhir, gedung DPR menjadi sasaran demonstrasi.
Tuntutan utama Di tengah banyaknya penduduk meninggalkan Kota Wamena, Papua, 65 tenaga kesehatan memilih bertahan.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan. para pengunjuk rasa meminta pembatalan rancangan Undang-Undang kontroversial.
Baca juga : Amankan Pertandingan Indonesia - Thailand, Polda Metro Jaya Kerahkan 10.000 Personel
Antara lain rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan meminta Presiden me nerbitkan Perppu membatalkan UU KPK. [QAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya