Dorong Peningkatan Coverage, Pemerintah Kaji Skema PBI Jamsostek

RM.id  Rakyat Merdeka - Saat ini, pemerintah sedang mengkaji skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.

"Sekarang ini sedang kita kaji kemungkinan untuk para pekerja informal, terutama yang tingkat pendapatannya memang rendah bisa dicover oleh pemerintah," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy usai penganugerahan Paritrana Award di Istana Wakil Presiden, Jumat (20/10/2023).

Upaya ini dilakukan guna mendorong peningkatan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

Karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai angka 99 juta orang.

Sementara itu, menurut data BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum publik yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan perlindungan Jamsostek, jumlah pekerja yang terdaftar aktif baru sebesar 40,2 peserta.

Baca juga : Dorong Pembangunan Masyarakat Jambi, PetroChina Genjot Kolaborasi dengan Pemda

Menko Muhadjir juga menyebut, selain kajian, perlu dukungan dari legislator untuk menerbitkan regulasi terkait skema PBI Jamsostek tersebut.

"Nanti kalau memang disepakati, paling tidak harus berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan itu berarti harus melibatkan DPR," imbuhnya.

Sejalan dengan itu, di kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat tersebut adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kehadiran program ini sangat fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya," terangnya.

Baca juga : Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga, Pemerintah Gandeng Swasta

Dengan tegas Wapres menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jamsostek melalui dukungan regulasi, kebijakan program dan anggaran.

Hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

“Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," imbuh Wapres.

Terkait upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo menyoroti masih rendahnya tingkat literasi para pekerja sektor informal terkait risiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tua yang akan mereka hadapi.

Dari target 9 juta RPJMN tahun ini untuk pekerja informal, telah tercapai 7,1 juta.

Baca juga : DPR Harap Pemerintah Antisipasi Dampak Pembuangan Limbah Nuklir Ke Pasifik

"Kalau kita melihat sisa waktu 2 bulan lagi, kita optimis bisa mencapai 9 juta di tahun 2023," tuturnya.

"Tantangannya mereka literasinya rendah. Nah kita butuh mengedukasi agar mereka sadar bahwa pekerjaan mereka itu memiliki risiko dan negara menyiapkan perlindungannya, mereka tinggal mendaftar saja. Nah itu yang itu edukasi bagi mereka, betapa tetap pentingnya perlindungan sosial tenaga kerja,” jelas Anggoro.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.