Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga, Pemerintah Gandeng Swasta

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus meningkatkan jangkauan jaringan gas rumah tangga. Salah satu caranya dengan melibatkan pihak swasta dalam implementasinya. Selain itu, Pemerintah juga akan mengurangi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Rapat Internal tadi, Presiden Jokowi menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Dalam rapat tersebut disampaikan beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi. 

Baca juga : Serangan Israel Makin Menggila, WNI Nunggu Dievakuasi

“Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp 117 triliun,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers usai Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di Istana Merdeka, Kamis (12/10).

Tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835 ribu rumah. Jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari PGN dan 594 ribu yang pendanaan berasal dari Pemerintah. 

Baca juga : Pemerintah Genjot Hilirisasi

Airlangga mengatakan, jaringan gas juga menjadi perhatian Pemerintah, sehingga pada 2024 akan ditingkatkan pemasangan jaringan gas hingga 2,5 juta jaringan. Caranya dengan merubah Peraturan Presiden, sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota. 

“Dalam Peraturan Presiden nanti akan ditunjuk Menteri ESDM sebagai penanggung jawab untuk kerja sama KPBU,” ujar Airlangga.

Baca juga : Duta Damai dan Duta Santri Diminta Terus Gelorakan Konten Anti Kekerasan

Terkait dengan harga gas, SKK Migas akan diberi tugas sebagai agregator untuk menyuplai LPG di angka 4,72 per dolar AS per MMBtu yang ada di header-header dari distribusi untuk jaringan gas, sehingga KPBU bisa mulai kerja dari sana.

Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden juga meminta untuk menghitung lebih jauh upaya-upaya mendorong lapangan-lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG Mini, sehingga dalam hal ini harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. “Beberapa hal ini yang diminta untuk segera difinalisasi,” pungkas Airlangga. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.