Penuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia di Wilayah 3TP, Pemerintah Komitmen Optimalkan Tol Laut

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP). 

Keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan masyarakat di wilayah 3TP. Mereka telah merasakan langsung manfaat keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019.

"Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami," ujar Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), R. Agus Purnomo, saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/10).

Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu kementerian atau lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal. Pada 2019, Pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah  113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 persen beroperasi di wilayah Indonesia Timur.

Baca juga : Ini Fokus Timnas Indonesia U-23 di Hari Kedua Pemusatan Latihan

Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat di 3TP yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di daerah mereka. Seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat. Yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.

Hal lainnya adalah meningkatnya respons dan keragaman muatan balik. Sebelumnya, respons muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini, muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.

Ke depan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. "Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut," ujar Dirjen Agus.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko, mengatakan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di tahun 2019. 

Baca juga : Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Sederhanakan Perizinan Dan Regulasi

Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019. "Selain meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun sehingga pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut," ujar Capt. Wisnu.

Capt. Wisnu mengatakan juga bahwa Kemenhub tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan sistem pemantauan distribusi bahan pokok penting dan pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital. Bersama Kementerian Perdagangan mengevaluasi dan mengkaji peraturan jenis barang yang diperbolehkan menggunakan kapal tol laut. Dalam hal peningkatan muatan balik kapal tol laut, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan Lembaga, dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan tol laut untuk mengangkut industri daerah dan mengangkut barang yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah, lanjut Capt. Wisnu akan langsung turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah 3TP. Sebagai contoh, para pengusaha di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya pulau Moa dan pulau Kisar ingin agar kapal tol laut tetap masuk pelabuhan Moa maupun pelabuhan Wonreli. 

Ke depannya, tantangan untuk memberian pelayanan kepada masyarakat semakin besar, karena tuntutan dan perkembangan zaman khususnya pada era digitalisasi. Teknologi informasi komunikasi menjadi kebutuhan bagi dunia pelayaran untuk menyediakan layanan yang terintegrasi antara kegiatan dokumen perdagangan, transportasi dan kewajiban pengawasan pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan transparan.

Baca juga : Indonesia Tegaskan Komitmen, Bantu Madagaskar Bangun Infrastruktur

Kemenhub juga terus berbenah dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan laut dan kelancaran arus logistik di pelabuhan, selain penerapan Inaportnet di pelabuhan  telah diterapkan pula penggunaan system ship tracking untuk memonitor dan memantau pergerakan posisi kapal negara serta penerapan E-Ticketing untuk penumpang dan muatan yang wajib dipenuhi oleh operator kapal sehingga jumlah naik/turun penumpang dan muatan dapat terdata secara jelas, akurat dan transparan. [USU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.