Kemendes Ajak Investor Swasta Hapus Kemiskinan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berusaha menggalang investor swasta untuk tujuan pembangunan berkelanjutan alias Sustainable Development Goals (SDGs). Targetnya, kemiskinan di desa-desa bisa sedikit demi sedikit dihilangkan tanpa mengandalkan APBN. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengakui, tujuan utama SDGs yang pertama adalah menghapus kemiskinan. Karena itu, pemerintah gencar membangun fasilitas ekonomi di kawasan desa. 

"Karena kemiskinan adalah the core problem dari seluruh problem yang menjadi goals SDGs," kata Eko di acara SDGs Annual Conference 2019, di Jakarta, Rabu(9/10).

Eko berpandangan, untuk bicara mengenai kemiskinan adalah bicara aktivitas ekonomi yang mampu membuat orang-orang terutama di desa keluar dari kemiskinan. 

Baca juga : Kemenhub Tawarkan Investasi Maritim Ke Belanda

"Kemiskinan itu terjadi karena tidak ada aktivitas ekonomi di daerah-daerah miskin tersebut karena berbagai faktor terutama infrastruktur, makanya pemerintah secara masif membangun infrastuktur bukan hanya yang besar-besar tapi yang kecil-kecil di desa. Begitu infrastrukturnya ada, kita melakukan pendampingan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder seperti swasta, BUMN, perbankan, supaya ada pendampingan," jelasnya.

Kalau ada economic activity, lanjutnya, otomatis kemiskinan akan berkurang, problem-problem di SDGs seperti edukasi, stunting, otomatis akan terselesaikan. 

"Kuncinya ada di pendampingan dan ajak semua stakeholder," ungkapnya.

Mendes memberikan paparan tentang inovasi pembiayaan SDGs untuk pembangunan desa. 

Baca juga : Kementan Mantapkan Kawasan Mangga Arummanis Rembang

Menurutnya perlu bisnis model untuk aktivitas ekonomi dengan menerapkan bisnis model pembangunan desa melalui program unggulan Kemendes PDTT yaitu pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Output dari pembiayaan, kalau yang kita lakukan adalah mempertemukan private sektor dengan pimpinan daerah, karena usulan yang paling tahu itu pimpinan daerah. Dari situ terjadi kesepakatan, kita tinggal bantu, pemerintah dari kementerian terkait, termasuk dari bank. Dan buat bank dengan uang yang sama itu dipakai untuk modal kerja BUMDes, memberikan KUR kepada petani dan kepada dunia usaha," terangnya.

Bisnis model seperti itu menurutnya, mudah di ditiru oleh masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan karena kita banyak memberikan subsidi-subsidi yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tergantung. 

Ia menegaskan kembali, menghapus kemiskinan terutama di desa-desa dan daerah tertinggal kuncinya menciptakan aktivitas ekonomi. Disamping pengembangan infrastruktur (konektivitas jalan, listrik, internet), juga yang tak kalah penting adalah kerjasama dengan bank, kerja sama dengan BUMDes, pihak swasta dan lain-lain.

Baca juga : Kementan Ajak Investor Ambil Peluang di 4 Jenis Usaha Agribisnis

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, tujuan SDGs sangat ambisius. Upaya pembiayaan tidak bisa bergantung pada APBN. SDGs multiplatform, melibatkan banyak pihak untuk kerja bersama dan membiayai bersama. 

“Kita harus benar-benar menyiapkan ekosistem yang memudahkan pihak swasta, filantropis, ataupun pihak lainnya untuk mau membiayai termasuk mendorong social entrepreneurship," ungkapnya. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.