Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengembangan ekonomi digital menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional dan telah ditunjukkan melalui kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) yang mencapai 7,6-8,7 persen pada 2022. Upaya transformasi ekonomi digital juga terus dilakukan Pemerintah mengingat Indonesia memiliki potensi signifikan berupa populasi yang besar, pangsa pasar yang luas, adopsi teknologi yang tinggi, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus meningkat.

Sebagai salah satu langkah dalam menavigasi arah transformasi ekonomi digital tersebut, Pemerintah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, di Jakarta, Rabu (6/12). Buku tersebut akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengembangan ekonomi digital serta menjadi rujukan dalam menentukan posisi Indonesia di dunia internasional.

“Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang adalah agenda transformasi digital nasional. Ini sejalan dengan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang didorong Indonesia untuk menjadi satu-satunya ekosistem perjanjian perdagangan dunia yang ada di sektor digital. Buku ini adalah quick wins dan dibagi tiga fase,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara peluncuran Buku Putih tersebut. 

Baca juga : Pemerintah Siapkan Guideline Transformasi Digital

Pengembangan ekonomi digital hingga 2045 disiapkan melalui tiga fase. Pertama, Fase Prepare yang dimulai dengan perbaikan pondasi digital dasar guna memastikan masyarakat siap bertransformasi. Kedua, Fase Transforms sebagai upaya percepatan transformasi guna menciptakan masyarakat dan bisnis yang cerdas. Ketiga, Fase Lead dengan mulai menetapkan standar dalam teknologi inovasi di masa mendatang.

Untuk mendorong Indonesia ke tahap Lead pada 2045, terdapat sejumlah aspirasi target yang telah ditetapkan. Di antaranya peningkatan daya saing digital Indonesia yang semula berada pada peringkat ke-51 di 2022 menjadi peringkat ke-20 di 2045 serta kontribusi ekonomi digital yang harus mencapai 20 persen terhadap PDB.

Buku tersebut juga memuat strategi berupa enam pilar utama pengembangan ekonomi digital. Pertama, di bidang infrastruktur intervensi akan menyasar perluasan jangkauan penetrasi internet, peningkatan mutu infrastruktur digital, serta peningkatan dalam computing edge. Hingga saat ini, Pemerintah sendiri telah membangun sejumlah infrastruktur digital seperti Jaringan Fiber Optic Palapa Ring yang menghubungkan 57 kabupaten/kota, tambahan BTS, hingga pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria untuk lokasi 3T.

Baca juga : Bekasi Terima Penghargaan Kategori Pemerintah Kabupaten Informatif

Kedua, pada bidang SDM, intervensi ditujukan menyasar pendidikan formal, pemberdayaan tenaga kerja, dan lifelong learning guna memastikan setiap individu memiliki keterampilan di era digital. Indonesia diprediksi membutuhkan talenta digital hingga 9 juta dalam 15 tahun mendatang atau 600 ribu setiap tahunnya. Saat ini, Pemerintah terus mendorong peningkatan keterampilan digital masyarakat melalui Prakerja, Digital Talent Scholarship, hingga kolaborasi dengan pihak swasta seperti Apple, Microsoft, dan Amazon.

Ketiga, pada bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan (R&D) akan dilakukan peningkatan komitmen dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi. Pemerintah telah menyediakan dukungan berupa Super Tax Deduction hingga 300 persen untuk kegiatan.

Keempat, mewujudkan ekosistem bisnis yang produktif, maju, dan bernilai tambah tinggi melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Kelima, bersama otoritas terkait akan membuka pintu inklusi finansial dengan target tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada tahun 2024. Keenam, berupa dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan nasional.

Baca juga : BPK Ditunjuk Lagi Jadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menambahkan, Buku Putih yang berisi kerangka kerja serta strategi berbasis data dan kebijakan yang progresif tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan strategis agar Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika global.

“Kami yakin bahwa setiap rekomendasi yang terdapat dalam Buku Putih ini telah mencakup evaluasi cermat dan kami berharap implementasinya nanti dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rudy.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.