Dark/Light Mode

Kerja Cepat, Usai Rapat Kabinet Pertama Tito Langsung ke Papua

Jumat, 25 Oktober 2019 13:35 WIB
Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) saat tiba di Papua (Foto: Humas Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) saat tiba di Papua (Foto: Humas Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, gerak cepat. Dia langsung bekerja lebih serius, terutama dalam menangani persoalan di tanah Papua. Tito lakukan kunjungan kerja ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt Kapolri. 

Tito menuju Papua usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka dan Rapat Internal di Kemendagri, Kamis (24/10). "Betul, Pak Menteri sudah bertolak ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt Kapolri, dan akan mendampingi kunker Presiden," kata Kapuspen yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Jumat (25/10).

Baca juga : Usai Sertijab, Prabowo Janji Langsung Tancap Gas

Bahtiar, menjelaskan, Tito sangat berkepentingan dalam mengawal dan memastikan terjaganya stabilitas keamanan dalam negeri tentunya  daerah Papua yang menjadi prioritas pertamanya. “Sebelum menjabat Mendagri, beliau pernah melaksanakan operasi bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menangani konflik Papua. Tentunya otomatis sudah paham kondisi di lapangan yang pada saat ini beliau juga mendampingi kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Papua,” ujarnya.

Bahtiar mengutarakan, kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah ke Tanah Papua. “Bagaimanapun Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila stabilitas politik dan keamanan terganggu di Papua maka akan berpengaruh bagi stabilitas politik dan keamanan secara nasional,” ungkapnya.

Baca juga : Usai Dilantik, BKS Langsung Tancap Gas

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Tito untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, sebagaimana diutarakan saat menyampaikan arahannya di hadapan jajaran ASN Kemendagri dan BNPP pagi sebelum keberangkatannya ke Papua. Kemendagri, sebagai kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri.

Menurutnya, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling memengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.